Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah serta kunci jawabanan dan pembahasan jawabanannya kami bagikan untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka Non Pendas jurusan Ilmu Pemerintahan yang pada ketika ini sedang menempuh pendidikan pada semester 6. Pada artikel kami sebelumnya kami juga sudah menyebarkan Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4424 Filsafat Ilmu Pemerintahan lengkap dengan kunci jawabanannya. Selalu kami sampaikan bahwa tiruana Soal Ujian UT yang kami bagikan ini ialah hasil dari rangkuman dan tes soal berdikari yang terdapat pada modul Anda. Kaprikornus tentunya dengan mempelajari Soal UT ini sangat memmenolong Anda dalam menyiapkan diri untuk menghadapi ujian semester nantinya. Tak spesialuntuk soal saja, namun kami juga menyebarkan hal lainnya terkait kiprah Anda selaku Mahasiswa UT, ibarat Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan yang kami bagikan ini selain kami kemas dalam bentuk artikel, kami juga sudah menyiapkannya dalam bentuk file PDF yang mana bisa Anda download pribadi pada final artikel, kami sudah menyiapkan link downloadnya. Tentu hal tersebut akan sangat menyita waktu Anda, nah dengan adanya soal ibarat ini tak jarang soal yang akan keluar nantinya akan sama persis ibarat soal yang kami bagikan pada blog Soal Uas UT ini.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 6 lainnya:
Tentunya Anda akan sangat digampangkan dengan adanya soal ibarat ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, alasannya dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabanannya. Kaprikornus Anda sangat digampangkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda.
Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Pemerintahan ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.
Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian final semester nantinya.
A. motivasi
B. kepatutan
C. profesionalitas
D. proporsionalitas
Jawab:
D. benar, asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat
2. Hak dewan perwakilan rakyat untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap suatu kejadian di masyarakat ialah ...
A. angket
B. budget
C. inisiatif
D. amandemen
Jawab:
A. benar, ialah hak dewan perwakilan rakyat untuk melaksanakan penyeledikan
3. Lembaga Ketahanan Nasional sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen menyelenggarakan fungsi antara lain ...
A. penyerasi planning sektoral dan regional ke dalam suatu planning pembangunan nasional
B. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang isu nasional
C. pengembangan dan pelatihan kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia
D. pengkajian strategis terkena aneka macam dilema nasional dan internasional
Jawab:
D. benar, ialah fungsi Lembaga Ketahanan Nasional
4. Lembaga pemerintahan tempat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ialah ...
A. kepala tempat dan perangkat daerah
B. pemerintah tempat dan DPRD
C. kepala tempat dan wakilnya
D. kepala tempat dan DPRD
Jawab:
B. benar, keduanya ialah forum pemerintahan daerah
5. Fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama kepala tempat disebut sebagai fungsi ...
A. amandemen
B. budget
C. inisiatif
D. legislasi
Jawab:
B. benar, ialah fungsi DPRD untuk menyusun dan/atau menetapkan APBD
6. Pegawai negeri sipil tempat antara lain bertugas pada instansi ...
A. Kantor Urusan Agama
B. Kantor Kepolisian Resort
C. Dinas Pendidikan
D. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Jawab:
C. benar, ialah PNS daerah, pendidikan didesentralisasikan kepada daerah
7. Setiap penerimaan tempat yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah...
A. penerimaan daerah
B. pengeluaran daerah
C. pendapatan daerah
D. pembiayaan daerah
Jawab:
D. benar, ialah pengeluaran yang akan diterima kembali
8. Pelayanan yang disediakan pemerintah tempat kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain ...
A. rumah sakit
B. terminal
C. jalan dan pasar
D. kartu tanda penduduk
Jawab:
D. benar, ialah pelayanan yang bersifat regulatif
9. Mekanisme yang dilakukan pemerintah tempat untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan administrasi sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan tempat tercapai ialah ...
A. pengawasan
B. pengendalian
C. pemeriksaan
D. pembinaan
Jawab:
B. benar, ialah mekanisme untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan
10. Ciri pokok korelasi pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah tempat ...
A. mempunyai tingkat kebebasan tertentu
B. mempunyai kewenangan secara formal
C. menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
D. mempunyai kewenangan terbatas
Jawab:
D. benar, ialah ciri model pelaksana
11. Alasan dianutnya desentralisasi dilihat dari segi metode organisasi pemerintahan ialah ...
A. mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
B. menarikdanunik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
C. mencapai suatu pemerintahan yang efisien
D. mengakomodir kekhususan daerah
Jawab:
C. benar, ialah alasan dilihat dari segi metode organisasi
12. Karakteristik deserius dalam bentuk field administration antara lain ...
A. pegawai pusat yang bekerja di tempat berada di bawah pengawasan kepala wilayah
B. kepala tempat melaksanakan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
C. korelasi timbal balik dan korelasi koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
D. aparatur pemerintah pusat yang bekerja di tempat berada di bawah aba-aba dan pengawasan pemerintah pusat
Jawab:
D. benar, ialah ialah karakteristik field administration
13. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah tempat antara lain berbentuk ...
A. pembuatan pedoman, norma dan standar
B. pemdiberian pelayanan kepada masyarakat
C. pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
D. penegakan norma dan standar yang sudah disahkan
Jawab:
B. benar, ialah pengurusan
14. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain ...
A. pendidikan
B. kesehatan
C. pertahanan
D. pertanahan
Jawab:
C. benar, ialah kewenangan pusat, tidak didesentralisasikan
15. Urusan-urusan tertentu yang segera sanggup diatur dan diurus oleh tempat sebagaimana diputuskan dalam undang-undang pembentukan tempat disebut sebagai ...
A. urusan pusat
B. urusan daerah
C. kewenangan pertama
D. isi otonomi daerah
Jawab:
C. benar, ialah kewenangan pertama
16. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada tempat yang memakai fatwa rumah tangga formil antara lain ...
A. setiap ketika urusan rumah tangga tempat sanggup ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan tempat yang bersangkutan
B. urusan rumah tangga tempat tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
C. persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan tempat diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan
D. urusan rumah tangga tempat sebagai modal pertama diputuskan dalam undang-undang pembentukan daerah
Jawab:
B. benar, ialah ciri fatwa rumah tangga formil
17. Kedudukan kepala tempat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ialah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Tugas kepala tempat sebagai alat pemerintah tempat ialah ...
A. pengawas pemerintahan daerah
B. penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
C. pimpinan kecerdikan politik potensial daerahnya
D. pelaksana kekuasaan direktur pemerintah tempat baik di bidang urusan rumah tangga tempat maupun kiprah pemmenolongan
Jawab:
D. benar, ialah kiprah kepala tempat sebagai alat pemerintah daerah
18. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan tempat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mempunyai kiprah dan wewenang antara lain ...
A. mengadakan penyelidikan
B. mengajukan pernyataan pendapat
C. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
D. mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
Jawab:
C. benar, ialah kiprah dan wewenang DPRD
19. Organisasi perangkat tempat sebagai pemmenolong kepala tempat dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi ialah ...
A. sekretariat daerah
B. forum teknis daerah
C. tubuh atau kantor
D. dinas daerah
Jawab:
A. benar, ialah pemmenolong kepala tempat dalam menyusun kebijakan
20. Jika distribusi penerimaan kepada tempat didasarkan pada atau berdasarkan asal sumber penerimaan, maka model korelasi keuangan pusat –daerah yang dipakai adalah...
A. by origin
B. by formula
C. by percentage
D. money follow function
Jawab:
A. benar, ialah model korelasi keuangan pusat-daerah berdasar asal sumber penerimaan
21. Pajak tempat yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ...
A. pajak kendaraan tidak bermotor
B. pajak kendaraan bermotor
C. pajak perorangan
D. landrente
Jawab:
A. benar, pajak ini ialah kelanjutan pemungutan pajak tempat semenjak jaman Hindia Belanda
22. Jenis pajak pusat yang diserahkan kepada tempat provinsi untuk selanjutnya menjadi pajak tempat provinsi pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 antara lain pajak...
A. jalan
B. pembangunan
C. kekayaan
D. kendaraan bermotor
Jawab:
D. benar, ialah pajak tempat provinsi
23. Dana alokasi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ialah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada tempat dengan tujuan untuk ...
A. memeratakan kemampuan keuangan antar daerah
B. memmenolong membiayai kebutuhan tertentu daerah
C. membiayai kebutuhan pengeluaran tempat dalam rangka desentralisasi
D. menanggulangi keadaan mendesak ibarat peristiwa alam
Jawab:
B. benar, ialah tujuan pemdiberian dana alokasi khusus
24. Pendanaan dalam rangka kiprah pemmenolongan dialokasikan untuk kegiatan ...
A. petes
B. pembinaan
C. pengendalian
D. pramasukana
Jawab:
D. benar, ialah pendanaan dalam rangka kiprah pemmenolongan
25. Sumber pendanaan tempat yang berasal dari pendapatan orisinil tempat dan dana bagi hasil disebut sebagai ...
A. alokasi dasar
B. kapasitas fiskal
C. celah fiskal
D. kebutuhan fiskal
Jawab:
B. benar, ialah dana yang bersumber dari PAD dan dana bagi hasil
26. Pinjaman tempat jangka pendek spesialuntuk dipergunakan untuk ...
A. membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
B. membiayai penyediaan pelayanan umum
C. memperbaiki infrastruktur perekonomian
D. menutup belum sempurnanya arus kas
Jawab:
D. benar, ialah penerapan pinjaman jangka pendek
27. Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk melaksanakan kontrol terhadap layanan yang didiberikan oleh pemerintah, maka birokrasi publik harus sanggup mempersembahkan layanan yang profesional, artinya ialah ...
A. pelayanan publik lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan samasukan
B. pelayanan publik dicirikan oleh akuntabilitas dan responsibilitas dari pemdiberi layanan
C. prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara gampang, cepat, tepat,dan gampang
D. persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif mempunyai kejelasan dan kepastian
Jawab:
B. benar, ialah karakteristik layanan yang bersifat profesional
28. Pola pelayanan publik yang didiberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya ialah rujukan pelayanan publik ...
A. satu pintu
B. satu atap
C. fungsional
D. terpusat
Jawab:
A. benar, ialah rujukan pelayanan publik secara tunggal
29. Fungsi pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah antara lain diwujudkan dalam acara ...
A. penyuluhan
B. keagamaan
C. pembuatan terminal
D. pemdiberian perijinan
Jawab:
B. benar, ialah fungsi pelayanan masyarakat
30. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah tempat antara lain sanggup dilihat pada ...
A. planning kerja pemerintah daerah
B. kebijakan umum anggaran daerah
C. planning kerja satuan kerja perangkat daerah
D. planning strategis satuan kerja perangkat daerah
Jawab:
D. benar, planning pencapaian standar pelayanan minimal terlihat pada renstra SKPD
31. Tahap pertumbuhan suatu negara yang dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional ialah tahap ...
A. kurun konsumsi massa
B. tinggal landas
C. pra kondisi tinggal landas
D. masyarakat tradisional
Jawab:
B. benar, tahap ini dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional
32. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan antara lain berdasarkan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas yang ...
A. mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan
B. mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
C. memilih setiap kegiatan dan hasil karenanya sanggup dipertanggungjawabankan
D. menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
Jawab:
A. benar, asas ini mengutamakan keahlian penyelenggara negara
33. Perencanaan pembangunan nasional yang memakai pendekatan teknokratik dilakukan dengan cara ...
A. menjabarkan acara pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala tempat pada ketika kampanye
B. memakai metode dan kerangka pikir ilmiah
C. melibatkan tiruana pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan
D. musyawarah yang dilaksanakan pada setiap jenjang pemerintahan
Jawab:
B. benar, ialah cara yang ditempuh berdasarkan pendekatan teknokratik
34. Tingkat kemajuan suatu bangsa ditinjau dari indikator sosial sanggup diukur dari ...
A. laju pertumbuhan penduduk dan derajat kesehatan
B. tingkat pendapatan masyarakat dan pertolongannya
C. kualitas sumber daya manusia
D. kiprah serta rakyat secara positif dan efektif
Jawab:
C. benar, ialah tingkat kemajuan bangsa dilihat dari indikator sosial
35. Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil, maka pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005 – 2025 antara lain diarahkan untuk melaksanakan penataan proses politik. Fokus penataan proses politik tersebut ialah ...
A. pelembagaan demokrasi
B. pengalokasian kekuasaan
C. penanaman nilai demokratis
D. pembentukan kemandirian masyarakat
Jawab:
B. benar, ialah serius penataan proses politik
36. Prioritas planning pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 ialah ...
A. terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya insan berkarakter dan berdaya saing
B. tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan insan berkarakter serta kemampuan Iptek
C. peningkatan kualitas sumber daya insan termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian
D. terciptanya Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis, peningkatan tingkat kesejahteraan rakyat
Jawab:
A. benar, ialah prioritas planning pembangunan jangka menengah 2020- 2024
37. Aktivitas pengawasan dalam organisasi lebih diseriuskan pada ...
A. tindakan koreksi terhadap kinerja organisasi
B. standar kerja dan mekanisme organisasi
C. pengukuran dan pembandingan kinerja dengan standar
D. cara pelaksanaan rencana, jadwal dan kegiatan organisasi melalui tindakan turun tangan
Jawab:
C. benar, ialah serius pengawasan
38. Untuk mengubah sikap aparatur yang salah dan membuat kinerja aparatur sesuai dengan hukum dan standar yang diputuskan, diharapkan pengawasan...
A. preventif
B. represif
C. internal
D. eksternal
Jawab:
B. benar, pengawasan ini dimaksudkan untuk mengubah sikap yang salah
39. Suatu sistem pengawasan yang baik antara lain bersifat edukatif, artinya pengawasan dapat...
A. mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan
B. mendidik orang semoga berlaku jujur
C. mempersembahkan donasi bagi yang tidak bersalah
D. menghasilkan masukan penyempurnaan dan pengembangan organisasi
Jawab:
B. benar, ialah ciri pengawasan bersifat edukatif
40. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...
A. menteri dalam negeri
B. gubernur
C. bupati/walikota
D. camat
Jawab:
C. benar, bupati/walikota mengkoordinasikan pelatihan dan pengawasan desa/kelurahan
41. Pemdiberian kewenangan dan keleluasaan kepada tempat otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan sanggup dilakukan melalui ...
A. pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
B. pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
C. peningkatan kiprah DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
D. pemdiberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
Jawab:
C. benar, ialah upaya penguatan fungsi pengawasan
Pilihlah A, kalau 1 dan 2 benar; B, kalau 1 dan 3 benar; C, kalau 2 dan 3 benar; dan D, kalau tiruananya benar.
42. Menteri negara yang berada dalam koordinasi Menko Perekonomian antara lain menteri negara ...
1. komunikasi dan informasi
2. riset dan teknologi
3. Badan Usaha Milik Negara
Jawab:
C. benar, Menristek dan Menteri Negara BUMN berada dalam koordinasi Menko Perekonomian
43. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, korelasi pusat dan tempat antara lain mencakup ...
1. kewenangan dan keuangan
2. pelayanan umum
3. memanfaatkan sumber daya
Jawab:
D. benar, Hubungan pusat – tempat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencakup kewenangan, keuangan, pelayanan umum dan memanfaatkan sumber daya
44. Aparat pengawas fungsional dalam sistem pemerintahan yang fungsi dan kiprah pokoknya di bidang pengawasan antara lain ...
1. dewan perwakilan rakyat dan DPRD
2. BPK dan BPKP
3. Inspektur Jenderal dan Bawasda
Jawab:
C. benar, BPK dan BPKP dan inspektur jenderal dan Bawasda ialah pengawas fungsional
45. Upaya yang perlu dilakukan semoga pelaksanaan pengawasan DPRD efektif antara lain ...
1. konsultasi, komunikasi dan kerja sama
2. penyamaan persepsi tentang kedudukan DPRD dan kepala daerah
3. korelasi informal antara DPRD dan kepala daerah
Jawab:
D. benar, efektivitas pengawasan DPRD memerlukan konsultasi, komunikasi, kerjasama dan penyamaan persepsi tentang kedudukan DPRD dan kepala tempat serta korelasi informal antara DPRD dan kepala daerah
Jika Anda mengalami kesusahan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, tidakboleh sungkan untuk pribadi menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat memmenolong Anda dalam memahami bahan dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian final semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah, semoga soal ini sanggup memmenolong Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca aneka macam soal lainnya spesialuntuk di blog soal uas ut, dan tidakboleh lupa untuk merekomendasikan blog ini pada mitra Anda yang lainnya dan menyebarkan artikel ini ke sosial media, terima kasih.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 6 lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4424 Filsafat Ilmu Pemerintahan
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4431 Manajemen Pemerintahan
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4319 Komunikasi Pemerintahan
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4428 Ekonomi Pemerintahan
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4430 Etika Pemerintahan
Tentunya Anda akan sangat digampangkan dengan adanya soal ibarat ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, alasannya dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabanannya. Kaprikornus Anda sangat digampangkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda.
Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Pemerintahan ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian final semester nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425
1. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan ialah asas ...A. motivasi
B. kepatutan
C. profesionalitas
D. proporsionalitas
Jawab:
D. benar, asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat
2. Hak dewan perwakilan rakyat untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap suatu kejadian di masyarakat ialah ...
A. angket
B. budget
C. inisiatif
D. amandemen
Jawab:
A. benar, ialah hak dewan perwakilan rakyat untuk melaksanakan penyeledikan
3. Lembaga Ketahanan Nasional sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen menyelenggarakan fungsi antara lain ...
A. penyerasi planning sektoral dan regional ke dalam suatu planning pembangunan nasional
B. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang isu nasional
C. pengembangan dan pelatihan kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia
D. pengkajian strategis terkena aneka macam dilema nasional dan internasional
Jawab:
D. benar, ialah fungsi Lembaga Ketahanan Nasional
4. Lembaga pemerintahan tempat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ialah ...
A. kepala tempat dan perangkat daerah
B. pemerintah tempat dan DPRD
C. kepala tempat dan wakilnya
D. kepala tempat dan DPRD
Jawab:
B. benar, keduanya ialah forum pemerintahan daerah
5. Fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama kepala tempat disebut sebagai fungsi ...
A. amandemen
B. budget
C. inisiatif
D. legislasi
Jawab:
B. benar, ialah fungsi DPRD untuk menyusun dan/atau menetapkan APBD
6. Pegawai negeri sipil tempat antara lain bertugas pada instansi ...
A. Kantor Urusan Agama
B. Kantor Kepolisian Resort
C. Dinas Pendidikan
D. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Jawab:
C. benar, ialah PNS daerah, pendidikan didesentralisasikan kepada daerah
7. Setiap penerimaan tempat yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah...
A. penerimaan daerah
B. pengeluaran daerah
C. pendapatan daerah
D. pembiayaan daerah
Jawab:
D. benar, ialah pengeluaran yang akan diterima kembali
8. Pelayanan yang disediakan pemerintah tempat kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain ...
A. rumah sakit
B. terminal
C. jalan dan pasar
D. kartu tanda penduduk
Jawab:
D. benar, ialah pelayanan yang bersifat regulatif
9. Mekanisme yang dilakukan pemerintah tempat untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan administrasi sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan tempat tercapai ialah ...
A. pengawasan
B. pengendalian
C. pemeriksaan
D. pembinaan
Jawab:
B. benar, ialah mekanisme untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan
10. Ciri pokok korelasi pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah tempat ...
A. mempunyai tingkat kebebasan tertentu
B. mempunyai kewenangan secara formal
C. menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
D. mempunyai kewenangan terbatas
Jawab:
D. benar, ialah ciri model pelaksana
11. Alasan dianutnya desentralisasi dilihat dari segi metode organisasi pemerintahan ialah ...
A. mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
B. menarikdanunik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
C. mencapai suatu pemerintahan yang efisien
D. mengakomodir kekhususan daerah
Jawab:
C. benar, ialah alasan dilihat dari segi metode organisasi
12. Karakteristik deserius dalam bentuk field administration antara lain ...
A. pegawai pusat yang bekerja di tempat berada di bawah pengawasan kepala wilayah
B. kepala tempat melaksanakan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
C. korelasi timbal balik dan korelasi koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
D. aparatur pemerintah pusat yang bekerja di tempat berada di bawah aba-aba dan pengawasan pemerintah pusat
Jawab:
D. benar, ialah ialah karakteristik field administration
13. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah tempat antara lain berbentuk ...
A. pembuatan pedoman, norma dan standar
B. pemdiberian pelayanan kepada masyarakat
C. pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
D. penegakan norma dan standar yang sudah disahkan
Jawab:
B. benar, ialah pengurusan
14. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain ...
A. pendidikan
B. kesehatan
C. pertahanan
D. pertanahan
Jawab:
C. benar, ialah kewenangan pusat, tidak didesentralisasikan
15. Urusan-urusan tertentu yang segera sanggup diatur dan diurus oleh tempat sebagaimana diputuskan dalam undang-undang pembentukan tempat disebut sebagai ...
A. urusan pusat
B. urusan daerah
C. kewenangan pertama
D. isi otonomi daerah
Jawab:
C. benar, ialah kewenangan pertama
16. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada tempat yang memakai fatwa rumah tangga formil antara lain ...
A. setiap ketika urusan rumah tangga tempat sanggup ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan tempat yang bersangkutan
B. urusan rumah tangga tempat tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
C. persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan tempat diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan
D. urusan rumah tangga tempat sebagai modal pertama diputuskan dalam undang-undang pembentukan daerah
Jawab:
B. benar, ialah ciri fatwa rumah tangga formil
17. Kedudukan kepala tempat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ialah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Tugas kepala tempat sebagai alat pemerintah tempat ialah ...
A. pengawas pemerintahan daerah
B. penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
C. pimpinan kecerdikan politik potensial daerahnya
D. pelaksana kekuasaan direktur pemerintah tempat baik di bidang urusan rumah tangga tempat maupun kiprah pemmenolongan
Jawab:
D. benar, ialah kiprah kepala tempat sebagai alat pemerintah daerah
18. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan tempat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mempunyai kiprah dan wewenang antara lain ...
A. mengadakan penyelidikan
B. mengajukan pernyataan pendapat
C. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
D. mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
Jawab:
C. benar, ialah kiprah dan wewenang DPRD
19. Organisasi perangkat tempat sebagai pemmenolong kepala tempat dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi ialah ...
A. sekretariat daerah
B. forum teknis daerah
C. tubuh atau kantor
D. dinas daerah
Jawab:
A. benar, ialah pemmenolong kepala tempat dalam menyusun kebijakan
20. Jika distribusi penerimaan kepada tempat didasarkan pada atau berdasarkan asal sumber penerimaan, maka model korelasi keuangan pusat –daerah yang dipakai adalah...
A. by origin
B. by formula
C. by percentage
D. money follow function
Jawab:
A. benar, ialah model korelasi keuangan pusat-daerah berdasar asal sumber penerimaan
21. Pajak tempat yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ...
A. pajak kendaraan tidak bermotor
B. pajak kendaraan bermotor
C. pajak perorangan
D. landrente
Jawab:
A. benar, pajak ini ialah kelanjutan pemungutan pajak tempat semenjak jaman Hindia Belanda
22. Jenis pajak pusat yang diserahkan kepada tempat provinsi untuk selanjutnya menjadi pajak tempat provinsi pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 antara lain pajak...
A. jalan
B. pembangunan
C. kekayaan
D. kendaraan bermotor
Jawab:
D. benar, ialah pajak tempat provinsi
23. Dana alokasi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ialah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada tempat dengan tujuan untuk ...
A. memeratakan kemampuan keuangan antar daerah
B. memmenolong membiayai kebutuhan tertentu daerah
C. membiayai kebutuhan pengeluaran tempat dalam rangka desentralisasi
D. menanggulangi keadaan mendesak ibarat peristiwa alam
Jawab:
B. benar, ialah tujuan pemdiberian dana alokasi khusus
24. Pendanaan dalam rangka kiprah pemmenolongan dialokasikan untuk kegiatan ...
A. petes
B. pembinaan
C. pengendalian
D. pramasukana
Jawab:
D. benar, ialah pendanaan dalam rangka kiprah pemmenolongan
25. Sumber pendanaan tempat yang berasal dari pendapatan orisinil tempat dan dana bagi hasil disebut sebagai ...
A. alokasi dasar
B. kapasitas fiskal
C. celah fiskal
D. kebutuhan fiskal
Jawab:
B. benar, ialah dana yang bersumber dari PAD dan dana bagi hasil
26. Pinjaman tempat jangka pendek spesialuntuk dipergunakan untuk ...
A. membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
B. membiayai penyediaan pelayanan umum
C. memperbaiki infrastruktur perekonomian
D. menutup belum sempurnanya arus kas
Jawab:
D. benar, ialah penerapan pinjaman jangka pendek
27. Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk melaksanakan kontrol terhadap layanan yang didiberikan oleh pemerintah, maka birokrasi publik harus sanggup mempersembahkan layanan yang profesional, artinya ialah ...
A. pelayanan publik lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan samasukan
B. pelayanan publik dicirikan oleh akuntabilitas dan responsibilitas dari pemdiberi layanan
C. prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara gampang, cepat, tepat,dan gampang
D. persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif mempunyai kejelasan dan kepastian
Jawab:
B. benar, ialah karakteristik layanan yang bersifat profesional
28. Pola pelayanan publik yang didiberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya ialah rujukan pelayanan publik ...
A. satu pintu
B. satu atap
C. fungsional
D. terpusat
Jawab:
A. benar, ialah rujukan pelayanan publik secara tunggal
29. Fungsi pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah antara lain diwujudkan dalam acara ...
A. penyuluhan
B. keagamaan
C. pembuatan terminal
D. pemdiberian perijinan
Jawab:
B. benar, ialah fungsi pelayanan masyarakat
30. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah tempat antara lain sanggup dilihat pada ...
A. planning kerja pemerintah daerah
B. kebijakan umum anggaran daerah
C. planning kerja satuan kerja perangkat daerah
D. planning strategis satuan kerja perangkat daerah
Jawab:
D. benar, planning pencapaian standar pelayanan minimal terlihat pada renstra SKPD
31. Tahap pertumbuhan suatu negara yang dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional ialah tahap ...
A. kurun konsumsi massa
B. tinggal landas
C. pra kondisi tinggal landas
D. masyarakat tradisional
Jawab:
B. benar, tahap ini dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional
32. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan antara lain berdasarkan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas yang ...
A. mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan
B. mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
C. memilih setiap kegiatan dan hasil karenanya sanggup dipertanggungjawabankan
D. menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
Jawab:
A. benar, asas ini mengutamakan keahlian penyelenggara negara
33. Perencanaan pembangunan nasional yang memakai pendekatan teknokratik dilakukan dengan cara ...
A. menjabarkan acara pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala tempat pada ketika kampanye
B. memakai metode dan kerangka pikir ilmiah
C. melibatkan tiruana pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan
D. musyawarah yang dilaksanakan pada setiap jenjang pemerintahan
Jawab:
B. benar, ialah cara yang ditempuh berdasarkan pendekatan teknokratik
34. Tingkat kemajuan suatu bangsa ditinjau dari indikator sosial sanggup diukur dari ...
A. laju pertumbuhan penduduk dan derajat kesehatan
B. tingkat pendapatan masyarakat dan pertolongannya
C. kualitas sumber daya manusia
D. kiprah serta rakyat secara positif dan efektif
Jawab:
C. benar, ialah tingkat kemajuan bangsa dilihat dari indikator sosial
35. Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil, maka pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005 – 2025 antara lain diarahkan untuk melaksanakan penataan proses politik. Fokus penataan proses politik tersebut ialah ...
A. pelembagaan demokrasi
B. pengalokasian kekuasaan
C. penanaman nilai demokratis
D. pembentukan kemandirian masyarakat
Jawab:
B. benar, ialah serius penataan proses politik
36. Prioritas planning pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 ialah ...
A. terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya insan berkarakter dan berdaya saing
B. tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan insan berkarakter serta kemampuan Iptek
C. peningkatan kualitas sumber daya insan termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian
D. terciptanya Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis, peningkatan tingkat kesejahteraan rakyat
Jawab:
A. benar, ialah prioritas planning pembangunan jangka menengah 2020- 2024
37. Aktivitas pengawasan dalam organisasi lebih diseriuskan pada ...
A. tindakan koreksi terhadap kinerja organisasi
B. standar kerja dan mekanisme organisasi
C. pengukuran dan pembandingan kinerja dengan standar
D. cara pelaksanaan rencana, jadwal dan kegiatan organisasi melalui tindakan turun tangan
Jawab:
C. benar, ialah serius pengawasan
38. Untuk mengubah sikap aparatur yang salah dan membuat kinerja aparatur sesuai dengan hukum dan standar yang diputuskan, diharapkan pengawasan...
A. preventif
B. represif
C. internal
D. eksternal
Jawab:
B. benar, pengawasan ini dimaksudkan untuk mengubah sikap yang salah
39. Suatu sistem pengawasan yang baik antara lain bersifat edukatif, artinya pengawasan dapat...
A. mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan
B. mendidik orang semoga berlaku jujur
C. mempersembahkan donasi bagi yang tidak bersalah
D. menghasilkan masukan penyempurnaan dan pengembangan organisasi
Jawab:
B. benar, ialah ciri pengawasan bersifat edukatif
40. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...
A. menteri dalam negeri
B. gubernur
C. bupati/walikota
D. camat
Jawab:
C. benar, bupati/walikota mengkoordinasikan pelatihan dan pengawasan desa/kelurahan
41. Pemdiberian kewenangan dan keleluasaan kepada tempat otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan sanggup dilakukan melalui ...
A. pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
B. pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
C. peningkatan kiprah DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
D. pemdiberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
Jawab:
C. benar, ialah upaya penguatan fungsi pengawasan
Pilihlah A, kalau 1 dan 2 benar; B, kalau 1 dan 3 benar; C, kalau 2 dan 3 benar; dan D, kalau tiruananya benar.
42. Menteri negara yang berada dalam koordinasi Menko Perekonomian antara lain menteri negara ...
1. komunikasi dan informasi
2. riset dan teknologi
3. Badan Usaha Milik Negara
Jawab:
C. benar, Menristek dan Menteri Negara BUMN berada dalam koordinasi Menko Perekonomian
43. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, korelasi pusat dan tempat antara lain mencakup ...
1. kewenangan dan keuangan
2. pelayanan umum
3. memanfaatkan sumber daya
Jawab:
D. benar, Hubungan pusat – tempat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencakup kewenangan, keuangan, pelayanan umum dan memanfaatkan sumber daya
44. Aparat pengawas fungsional dalam sistem pemerintahan yang fungsi dan kiprah pokoknya di bidang pengawasan antara lain ...
1. dewan perwakilan rakyat dan DPRD
2. BPK dan BPKP
3. Inspektur Jenderal dan Bawasda
Jawab:
C. benar, BPK dan BPKP dan inspektur jenderal dan Bawasda ialah pengawas fungsional
45. Upaya yang perlu dilakukan semoga pelaksanaan pengawasan DPRD efektif antara lain ...
1. konsultasi, komunikasi dan kerja sama
2. penyamaan persepsi tentang kedudukan DPRD dan kepala daerah
3. korelasi informal antara DPRD dan kepala daerah
Jawab:
D. benar, efektivitas pengawasan DPRD memerlukan konsultasi, komunikasi, kerjasama dan penyamaan persepsi tentang kedudukan DPRD dan kepala tempat serta korelasi informal antara DPRD dan kepala daerah
Download Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425
Seperti yang sudah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang sudah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempergampang Anda menyimpan dokumen, alasannya terkadang ada dari Mahasiswa yang kesusahan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah, silahkan Anda klik link dibahwa ini.Jika Anda mengalami kesusahan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, tidakboleh sungkan untuk pribadi menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat memmenolong Anda dalam memahami bahan dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian final semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah, semoga soal ini sanggup memmenolong Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca aneka macam soal lainnya spesialuntuk di blog soal uas ut, dan tidakboleh lupa untuk merekomendasikan blog ini pada mitra Anda yang lainnya dan menyebarkan artikel ini ke sosial media, terima kasih.
