Soal Ujian UT (Universitas Terbuka) Ilmu Administrasi Negara IPEM4425 Hubungan Pusat dan Daerah lengkap dengan kunci jawabanan kami share untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka Non Pendas FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) yang kini ini sedang menempuh pendidikan pada Semester 5. Pada postingan kami yang lalu, kami sudah menyebarkan Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4433 Perencanaan Kota. Seperti yang selalu kami sampaikan pada setiap postingan kami bahwa Soal Ujian UT yang kami bab ini merupaan ringkasan tes soal berdikari pada setiap modul mata kuliah Anda dan bahan yang ada.
melaluiataubersamaini adanya Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara dan banyak sekali Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang sudah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih digampangkan dalam mempelajari isi bahan pada modul. Tak spesialuntuk soal saja, namun kami juga memposting banyak sekali hal lainnya terkait kiprah dari Mahasiswa UT, menyerupai misal Laporan PKP UT, misal Laporan PKM UT dan masih banyak lainnya. Anda juga bia melihat Nilai Ujian UT pada artikel kami sebelumnya, Anda kan dipandu kalau masih belum paham bagaimana cara mengecek Nilai Ujian UT.
Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara Semester 5 lainnya:
Soal Ujian UT yang kami bagikan ini tak kami pisahkan antara soal dan kunci jawabanannya, jadi tentunya Anda sangat simpel sekali dalam mempelajarinya. Anda bisa mempelajari soal ini secara online. Kami juga sudah menyiapkan setiap soal dalam bentuk dokumen PDF yang mana Anda bisa mendownload soal ini pada selesai artikel. Dan tak spesialuntuk soal saja, Anda juga bisa mengecek Nilai UT pada postingan yang sudah kami bagikan sebelumnya, Anda bisa mengecek Nilai UT Pendas maupun Nilai UT Non Pendas.
Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah IPEM4425 Hubungan Pusat dan Daerah lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian selesai semester nantinya.
A. motivasi
B. kepatutan
C. profesionalitas
D. proporsionalitas
Jawab:
D. benar, asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat
2. Hak dewan perwakilan rakyat untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa di masyarakat ialah ...
A. angket
B. budget
C. inisiatif
D. amandemen
Jawab:
A. benar, ialah hak dewan perwakilan rakyat untuk melaksanakan penyeledikan
3. Lembaga Ketahanan Nasional sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen menyelenggarakan fungsi antara lain ...
A. penyerasi planning sektoral dan regional ke dalam suatu planning pembangunan nasional
B. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang warta nasional
C. pengembangan dan pelatihan kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia
D. pengkajian strategis terkena banyak sekali problem nasional dan internasional
Jawab:
D. benar, ialah fungsi Lembaga Ketahanan Nasional
4. Lembaga pemerintahan kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan Daerah ialah ...
A. kepala kawasan dan perangkat daerah
B. pemerintah kawasan dan DPRD
C. kepala kawasan dan wakilnya
D. kepala kawasan dan DPRD
Jawab:
B. benar, keduanya ialah forum pemerintahan daerah
5. Fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama kepala kawasan disebut sebagai fungsi ...
A. amandemen
B. budget
C. inisiatif
D. legislasi
Jawab:
B. benar, ialah fungsi DPRD untuk menyusun dan/atau menetapkan APBD
6. Pegawai negeri sipil kawasan antara lain bertugas pada instansi ...
A. Kantor Urusan Agama
B. Kantor Kepolisian Resort
C. Dinas Pendidikan
D. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Jawab:
C. benar, ialah PNS daerah, pendidikan didesentralisasikan kepada daerah
7. Setiap penerimaan kawasan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah...
A. penerimaan daerah
B. pengeluaran daerah
C. pendapatan daerah
D. pembiayaan daerah
Jawab:
D. benar, ialah pengeluaran yang akan diterima kembali
8. Pelayanan yang disediakan pemerintah kawasan kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain ...
A. rumah sakit
B. terminal
C. jalan dan pasar
D. kartu tanda penduduk
Jawab:
D. benar, ialah pelayanan yang bersifat regulatif
9. Mekanisme yang dilakukan pemerintah kawasan untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan kawasan tercapai ialah ...
A. pengawasan
B. pengendalian
C. pemeriksaan
D. pembinaan
Jawab:
B. benar, ialah mekanisme untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan
10. Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah kawasan ...
A. mempunyai tingkat kebebasan tertentu
B. mempunyai kewenangan secara formal
C. menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
D. mempunyai kewenangan terbatas
Jawab:
D. benar, ialah ciri model pelaksana
11. Alasan dianutnya desentralisasi dilihat dari segi metode organisasi pemerintahan ialah ...
A. mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
B. menarikdanunik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
C. mencapai suatu pemerintahan yang efisien
D. mengakomodir kekhususan daerah
Jawab:
C. benar, ialah alasan dilihat dari segi metode organisasi
12. Karakteristik deserius dalam bentuk field administration antara lain ...
A. pegawai pusat yang bekerja di kawasan berada di bawah pengawasan kepala wilayah
B. kepala kawasan melaksanakan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
C. hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
D. aparatur pemerintah pusat yang bekerja di kawasan berada di bawah instruksi dan pengawasan pemerintah pusat
Jawab:
D. benar, ialah ialah karakteristik field administration
13. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah kawasan antara lain berbentuk ...
A. pembuatan pedoman, norma dan standar
B. pemdiberian pelayanan kepada masyarakat
C. pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
D. penegakan norma dan standar yang sudah disahkan
Jawab:
B. benar, ialah pengurusan
14. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain ...
A. pendidikan
B. kesehatan
C. pertahanan
D. pertanahan
Jawab:
C. benar, ialah kewenangan pusat, tidak didesentralisasikan
15. Urusan-urusan tertentu yang segera sanggup diatur dan diurus oleh kawasan sebagaimana diputuskan dalam undang-undang pembentukan kawasan disebut sebagai ...
A. urusan pusat
B. urusan daerah
C. kewenangan pertama
D. isi otonomi daerah
Jawab:
C. benar, ialah kewenangan pertama
16. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada kawasan yang memakai aliran rumah tangga formil antara lain ...
A. setiap ketika urusan rumah tangga kawasan sanggup ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kawasan yang bersangkutan
B. urusan rumah tangga kawasan tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
C. persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan kawasan diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan
D. urusan rumah tangga kawasan sebagai modal pertama diputuskan dalam undang-undang pembentukan daerah
Jawab:
B. benar, ialah ciri aliran rumah tangga formil
17. Kedudukan kepala kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ialah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Tugas kepala kawasan sebagai alat pemerintah kawasan ialah ...
A. pengawas pemerintahan daerah
B. penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
C. pimpinan akal politik potensial daerahnya
D. pelaksana kekuasaan direktur pemerintah kawasan baik di bidang urusan rumah tangga kawasan maupun kiprah pemmenolongan
Jawab:
D. benar, ialah kiprah kepala kawasan sebagai alat pemerintah daerah
18. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mempunyai kiprah dan wewenang antara lain ...
A. mengadakan penyelidikan
B. mengajukan pernyataan pendapat
C. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
D. mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
Jawab:
C. benar, ialah kiprah dan wewenang DPRD
19. Organisasi perangkat kawasan sebagai pemmenolong kepala kawasan dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi ialah ...
A. sekretariat daerah
B. forum teknis daerah
C. tubuh atau kantor
D. dinas daerah
Jawab:
A. benar, ialah pemmenolong kepala kawasan dalam menyusun kebijakan
20. Jika distribusi penerimaan kepada kawasan didasarkan pada atau berdasarkan asal sumber penerimaan, maka model hubungan keuangan pusat –daerah yang dipakai adalah...
A. by origin
B. by formula
C. by percentage
D. money follow function
Jawab:
A. benar, ialah model hubungan keuangan pusat-daerah berdasar asal sumber penerimaan
21. Pajak kawasan yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ...
A. pajak kendaraan tidak bermotor
B. pajak kendaraan bermotor
C. pajak perorangan
D. landrente
Jawab:
A. benar, pajak ini ialah kelanjutan pemungutan pajak kawasan semenjak jaman Hindia Belanda
22. Jenis pajak pusat yang diserahkan kepada kawasan provinsi untuk selanjutnya menjadi pajak kawasan provinsi pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 antara lain pajak...
A. jalan
B. pembangunan
C. kekayaan
D. kendaraan bermotor
Jawab:
D. benar, ialah pajak kawasan provinsi
23. Dana alokasi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ialah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada kawasan dengan tujuan untuk ...
A. memeratakan kemampuan keuangan antar daerah
B. memmenolong membiayai kebutuhan tertentu daerah
C. membiayai kebutuhan pengeluaran kawasan dalam rangka desentralisasi
D. menanggulangi keadaan mendesak menyerupai tragedi alam
Jawab:
B. benar, ialah tujuan pemdiberian dana alokasi khusus
24. Pendanaan dalam rangka kiprah pemmenolongan dialokasikan untuk kegiatan ...
A. petes
B. pembinaan
C. pengendalian
D. pramasukana
Jawab:
D. benar, ialah pendanaan dalam rangka kiprah pemmenolongan
25. Sumber pendanaan kawasan yang berasal dari pendapatan orisinil kawasan dan dana bagi hasil disebut sebagai ...
A. alokasi dasar
B. kapasitas fiskal
C. celah fiskal
D. kebutuhan fiskal
Jawab:
B. benar, ialah dana yang bersumber dari PAD dan dana bagi hasil
26. Pinjaman kawasan jangka pendek spesialuntuk dipergunakan untuk ...
A. membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
B. membiayai penyediaan pelayanan umum
C. memperbaiki infrastruktur perekonomian
D. menutup belum sempurnanya arus kas
Jawab:
D. benar, ialah penerapan pinjaman jangka pendek
27. Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk melaksanakan kontrol terhadap layanan yang didiberikan oleh pemerintah, maka birokrasi publik harus sanggup mempersembahkan layanan yang profesional, artinya ialah ...
A. pelayanan publik lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan samasukan
B. pelayanan publik dicirikan oleh akuntabilitas dan responsibilitas dari pemdiberi layanan
C. prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara gampang, cepat, tepat,dan gampang
D. persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif mempunyai kejelasan dan kepastian
Jawab:
B. benar, ialah karakteristik layanan yang bersifat profesional
28. Pola pelayanan publik yang didiberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya ialah contoh pelayanan publik ...
A. satu pintu
B. satu atap
C. fungsional
D. terpusat
Jawab:
A. benar, ialah contoh pelayanan publik secara tunggal
29. Fungsi pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah antara lain diwujudkan dalam acara ...
A. penyuluhan
B. keagamaan
C. pembuatan terminal
D. pemdiberian perijinan
Jawab:
B. benar, ialah fungsi pelayanan masyarakat
30. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah kawasan antara lain sanggup dilihat pada ...
A. planning kerja pemerintah daerah
B. kebijakan umum anggaran daerah
C. planning kerja satuan kerja perangkat daerah
D. planning strategis satuan kerja perangkat daerah
Jawab:
D. benar, planning pencapaian standar pelayanan minimal terlihat pada renstra SKPD
31. Tahap pertumbuhan suatu negara yang dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional ialah tahap ...
A. kala konsumsi massa
B. tinggal landas
C. pra kondisi tinggal landas
D. masyarakat tradisional
Jawab:
B. benar, tahap ini dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional
32. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan antara lain berdasarkan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas yang ...
A. mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan
B. mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
C. memilih setiap kegiatan dan hasil kesudahannya sanggup dipertanggungjawabankan
D. menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
Jawab:
A. benar, asas ini mengutamakan keahlian penyelenggara negara
33. Perencanaan pembangunan nasional yang memakai pendekatan teknokratik dilakukan dengan cara ...
A. menjabarkan acara pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala kawasan pada ketika kampanye
B. memakai metode dan kerangka pikir ilmiah
C. melibatkan tiruana pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan
D. musyawarah yang dilaksanakan pada setiap jenjang pemerintahan
Jawab:
B. benar, ialah cara yang ditempuh berdasarkan pendekatan teknokratik
34. Tingkat kemajuan suatu bangsa ditinjau dari indikator sosial sanggup diukur dari ...
A. laju pertumbuhan penduduk dan derajat kesehatan
B. tingkat pendapatan masyarakat dan pertolongannya
C. kualitas sumber daya manusia
D. kiprah serta rakyat secara aktual dan efektif
Jawab:
C. benar, ialah tingkat kemajuan bangsa dilihat dari indikator sosial
35. Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil, maka pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005 – 2025 antara lain diarahkan untuk melaksanakan penataan proses politik. Fokus penataan proses politik tersebut ialah ...
A. pelembagaan demokrasi
B. pengalokasian kekuasaan
C. penanaman nilai demokratis
D. pembentukan kemandirian masyarakat
Jawab:
B. benar, ialah serius penataan proses politik
36. Prioritas planning pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 ialah ...
A. terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya insan berkarakter dan berdaya saing
B. tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan insan berkarakter serta kemampuan Iptek
C. peningkatan kualitas sumber daya insan termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian
D. terciptanya Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis, peningkatan tingkat kesejahteraan rakyat
Jawab:
A. benar, ialah prioritas planning pembangunan jangka menengah 2020- 2024
37. Aktivitas pengawasan dalam organisasi lebih diseriuskan pada ...
A. tindakan koreksi terhadap kinerja organisasi
B. standar kerja dan mekanisme organisasi
C. pengukuran dan pembandingan kinerja dengan standar
D. cara pelaksanaan rencana, jadwal dan kegiatan organisasi melalui tindakan turun tangan
Jawab:
C. benar, ialah serius pengawasan
38. Untuk mengubah sikap aparatur yang salah dan membuat kinerja aparatur sesuai dengan hukum dan standar yang diputuskan, diharapkan pengawasan...
A. preventif
B. represif
C. internal
D. eksternal
Jawab:
B. benar, pengawasan ini dimaksudkan untuk mengubah sikap yang salah
39. Suatu sistem pengawasan yang baik antara lain bersifat edukatif, artinya pengawasan dapat...
A. mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan
B. mendidik orang supaya berlaku jujur
C. mempersembahkan pinjaman bagi yang tidak bersalah
D. menghasilkan masukan penyempurnaan dan pengembangan organisasi
Jawab:
B. benar, ialah ciri pengawasan bersifat edukatif
40. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...
A. menteri dalam negeri
B. gubernur
C. bupati/walikota
D. camat
Jawab:
C. benar, bupati/walikota mengkoordinasikan pelatihan dan pengawasan desa/kelurahan
41. Pemdiberian kewenangan dan keleluasaan kepada kawasan otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan sanggup dilakukan melalui ...
A. pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
B. pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
C. peningkatan kiprah DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
D. pemdiberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
Jawab:
C. benar, ialah upaya penguatan fungsi pengawasan
Pilihlah A, kalau 1 dan 2 benar; B, kalau 1 dan 3 benar; C, kalau 2 dan 3 benar; dan D, kalau tiruananya benar.
42. Menteri negara yang berada dalam koordinasi Menko Perekonomian antara lain menteri negara ...
1. komunikasi dan informasi
2. riset dan teknologi
3. Badan Usaha Milik Negara
Jawab:
C. benar, Menristek dan Menteri Negara BUMN berada dalam koordinasi Menko Perekonomian
43. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan Daerah, hubungan pusat dan kawasan antara lain mencakup ...
1. kewenangan dan keuangan
2. pelayanan umum
3. memanfaatkan sumber daya
Jawab:
D. benar, Hubungan pusat – kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencakup kewenangan, keuangan, pelayanan umum dan memanfaatkan sumber daya
44. Aparat pengawas fungsional dalam sistem pemerintahan yang fungsi dan kiprah pokoknya di bidang pengawasan antara lain ...
1. dewan perwakilan rakyat dan DPRD
2. BPK dan BPKP
3. Inspektur Jenderal dan Bawasda
Jawab:
C. benar, BPK dan BPKP dan inspektur jenderal dan Bawasda ialah pengawas fungsional
45. Upaya yang perlu dilakukan supaya pelaksanaan pengawasan DPRD efektif antara lain ...
1. konsultasi, komunikasi dan kerja sama
2. penyamaan persepsi wacana kedudukan DPRD dan kepala daerah
3. hubungan informal antara DPRD dan kepala daerah
Jawab:
D. benar, efektivitas pengawasan DPRD memerlukan konsultasi, komunikasi, kerjasama dan penyamaan persepsi wacana kedudukan DPRD dan kepala kawasan serta hubungan informal antara DPRD dan kepala daerah
Kami berharap soal-soal yang kami bagikan pada blog Soal UAS UT ini bisa mempunyai kegunaan bagi Anda dalam menyiapan diri untuk mengikuti Ujian Akhir Semester nantinya. melaluiataubersamaini mempelajari soal menyerupai ini yang sudah dilengkapi dengan kunci jawabanan dan pembahasan jawabanannya tentu Anda akan lebih simpel mengingat materinya kalau kemungkinan nantinya soal yang sama keluar pada waktu ujian.
Sekian artikel ami terkait Soal Ujian UT Manahemen IPEM4425 Hubungan Pusat dan Daerah, semoga artikel ini bisa mempunyai kegunaan bagi Anda. Jika Anda ada pertanyaan terait koten pada blog ini, silahkan hubungi kami melalui halaman Contact Jangan lupa juga untuk merekomendasikan blog kami pada mitra Anda yang lainnya, dan menyebarkan Soal kami pada Social Media supaya mitra Anda bisa mengetahuinya juga, terima kasih.
melaluiataubersamaini adanya Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara dan banyak sekali Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang sudah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih digampangkan dalam mempelajari isi bahan pada modul. Tak spesialuntuk soal saja, namun kami juga memposting banyak sekali hal lainnya terkait kiprah dari Mahasiswa UT, menyerupai misal Laporan PKP UT, misal Laporan PKM UT dan masih banyak lainnya. Anda juga bia melihat Nilai Ujian UT pada artikel kami sebelumnya, Anda kan dipandu kalau masih belum paham bagaimana cara mengecek Nilai Ujian UT.
Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara Semester 5 lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4230 Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ISIP4111 Asas-asas Manajemen
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4218 Psikologi Sosial
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4433 Perencanaan Kota
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara IPEM4429 Manajemen Pelayanan Umum
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara IPEM4429 Manajemen Pelayanan Umum
Soal Ujian UT yang kami bagikan ini tak kami pisahkan antara soal dan kunci jawabanannya, jadi tentunya Anda sangat simpel sekali dalam mempelajarinya. Anda bisa mempelajari soal ini secara online. Kami juga sudah menyiapkan setiap soal dalam bentuk dokumen PDF yang mana Anda bisa mendownload soal ini pada selesai artikel. Dan tak spesialuntuk soal saja, Anda juga bisa mengecek Nilai UT pada postingan yang sudah kami bagikan sebelumnya, Anda bisa mengecek Nilai UT Pendas maupun Nilai UT Non Pendas.
Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara IPEM4425 Hubungan Pusat dan Daerah Beserta Kunci Jawaban
Seperti yang sudah kami sampaikan diatas bahwa pada blog Soal UAS UT ini kami tidak spesialuntuk menyebarkan Soal untuk satu jurusan saja, namun kami juga menyebarkan banyak sekali soal lainnya untuk jurusan yang tidak sama, nah untuk melihat lengkap soal-soal jurusan lainnya, silahkan Anda merujuk ke postingan kami Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Administrasi Negara ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara.Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah IPEM4425 Hubungan Pusat dan Daerah lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian selesai semester nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara IPEM4425
1. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan ialah asas ...A. motivasi
B. kepatutan
C. profesionalitas
D. proporsionalitas
Jawab:
D. benar, asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat
2. Hak dewan perwakilan rakyat untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa di masyarakat ialah ...
A. angket
B. budget
C. inisiatif
D. amandemen
Jawab:
A. benar, ialah hak dewan perwakilan rakyat untuk melaksanakan penyeledikan
3. Lembaga Ketahanan Nasional sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen menyelenggarakan fungsi antara lain ...
A. penyerasi planning sektoral dan regional ke dalam suatu planning pembangunan nasional
B. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang warta nasional
C. pengembangan dan pelatihan kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia
D. pengkajian strategis terkena banyak sekali problem nasional dan internasional
Jawab:
D. benar, ialah fungsi Lembaga Ketahanan Nasional
4. Lembaga pemerintahan kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan Daerah ialah ...
A. kepala kawasan dan perangkat daerah
B. pemerintah kawasan dan DPRD
C. kepala kawasan dan wakilnya
D. kepala kawasan dan DPRD
Jawab:
B. benar, keduanya ialah forum pemerintahan daerah
5. Fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama kepala kawasan disebut sebagai fungsi ...
A. amandemen
B. budget
C. inisiatif
D. legislasi
Jawab:
B. benar, ialah fungsi DPRD untuk menyusun dan/atau menetapkan APBD
6. Pegawai negeri sipil kawasan antara lain bertugas pada instansi ...
A. Kantor Urusan Agama
B. Kantor Kepolisian Resort
C. Dinas Pendidikan
D. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Jawab:
C. benar, ialah PNS daerah, pendidikan didesentralisasikan kepada daerah
7. Setiap penerimaan kawasan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah...
A. penerimaan daerah
B. pengeluaran daerah
C. pendapatan daerah
D. pembiayaan daerah
Jawab:
D. benar, ialah pengeluaran yang akan diterima kembali
8. Pelayanan yang disediakan pemerintah kawasan kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain ...
A. rumah sakit
B. terminal
C. jalan dan pasar
D. kartu tanda penduduk
Jawab:
D. benar, ialah pelayanan yang bersifat regulatif
9. Mekanisme yang dilakukan pemerintah kawasan untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan kawasan tercapai ialah ...
A. pengawasan
B. pengendalian
C. pemeriksaan
D. pembinaan
Jawab:
B. benar, ialah mekanisme untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan
10. Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah kawasan ...
A. mempunyai tingkat kebebasan tertentu
B. mempunyai kewenangan secara formal
C. menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
D. mempunyai kewenangan terbatas
Jawab:
D. benar, ialah ciri model pelaksana
11. Alasan dianutnya desentralisasi dilihat dari segi metode organisasi pemerintahan ialah ...
A. mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
B. menarikdanunik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
C. mencapai suatu pemerintahan yang efisien
D. mengakomodir kekhususan daerah
Jawab:
C. benar, ialah alasan dilihat dari segi metode organisasi
12. Karakteristik deserius dalam bentuk field administration antara lain ...
A. pegawai pusat yang bekerja di kawasan berada di bawah pengawasan kepala wilayah
B. kepala kawasan melaksanakan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
C. hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
D. aparatur pemerintah pusat yang bekerja di kawasan berada di bawah instruksi dan pengawasan pemerintah pusat
Jawab:
D. benar, ialah ialah karakteristik field administration
13. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah kawasan antara lain berbentuk ...
A. pembuatan pedoman, norma dan standar
B. pemdiberian pelayanan kepada masyarakat
C. pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
D. penegakan norma dan standar yang sudah disahkan
Jawab:
B. benar, ialah pengurusan
14. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain ...
A. pendidikan
B. kesehatan
C. pertahanan
D. pertanahan
Jawab:
C. benar, ialah kewenangan pusat, tidak didesentralisasikan
15. Urusan-urusan tertentu yang segera sanggup diatur dan diurus oleh kawasan sebagaimana diputuskan dalam undang-undang pembentukan kawasan disebut sebagai ...
A. urusan pusat
B. urusan daerah
C. kewenangan pertama
D. isi otonomi daerah
Jawab:
C. benar, ialah kewenangan pertama
16. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada kawasan yang memakai aliran rumah tangga formil antara lain ...
A. setiap ketika urusan rumah tangga kawasan sanggup ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kawasan yang bersangkutan
B. urusan rumah tangga kawasan tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
C. persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan kawasan diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan
D. urusan rumah tangga kawasan sebagai modal pertama diputuskan dalam undang-undang pembentukan daerah
Jawab:
B. benar, ialah ciri aliran rumah tangga formil
17. Kedudukan kepala kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ialah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Tugas kepala kawasan sebagai alat pemerintah kawasan ialah ...
A. pengawas pemerintahan daerah
B. penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
C. pimpinan akal politik potensial daerahnya
D. pelaksana kekuasaan direktur pemerintah kawasan baik di bidang urusan rumah tangga kawasan maupun kiprah pemmenolongan
Jawab:
D. benar, ialah kiprah kepala kawasan sebagai alat pemerintah daerah
18. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mempunyai kiprah dan wewenang antara lain ...
A. mengadakan penyelidikan
B. mengajukan pernyataan pendapat
C. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
D. mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
Jawab:
C. benar, ialah kiprah dan wewenang DPRD
19. Organisasi perangkat kawasan sebagai pemmenolong kepala kawasan dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi ialah ...
A. sekretariat daerah
B. forum teknis daerah
C. tubuh atau kantor
D. dinas daerah
Jawab:
A. benar, ialah pemmenolong kepala kawasan dalam menyusun kebijakan
20. Jika distribusi penerimaan kepada kawasan didasarkan pada atau berdasarkan asal sumber penerimaan, maka model hubungan keuangan pusat –daerah yang dipakai adalah...
A. by origin
B. by formula
C. by percentage
D. money follow function
Jawab:
A. benar, ialah model hubungan keuangan pusat-daerah berdasar asal sumber penerimaan
21. Pajak kawasan yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ...
A. pajak kendaraan tidak bermotor
B. pajak kendaraan bermotor
C. pajak perorangan
D. landrente
Jawab:
A. benar, pajak ini ialah kelanjutan pemungutan pajak kawasan semenjak jaman Hindia Belanda
22. Jenis pajak pusat yang diserahkan kepada kawasan provinsi untuk selanjutnya menjadi pajak kawasan provinsi pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 antara lain pajak...
A. jalan
B. pembangunan
C. kekayaan
D. kendaraan bermotor
Jawab:
D. benar, ialah pajak kawasan provinsi
23. Dana alokasi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ialah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada kawasan dengan tujuan untuk ...
A. memeratakan kemampuan keuangan antar daerah
B. memmenolong membiayai kebutuhan tertentu daerah
C. membiayai kebutuhan pengeluaran kawasan dalam rangka desentralisasi
D. menanggulangi keadaan mendesak menyerupai tragedi alam
Jawab:
B. benar, ialah tujuan pemdiberian dana alokasi khusus
24. Pendanaan dalam rangka kiprah pemmenolongan dialokasikan untuk kegiatan ...
A. petes
B. pembinaan
C. pengendalian
D. pramasukana
Jawab:
D. benar, ialah pendanaan dalam rangka kiprah pemmenolongan
25. Sumber pendanaan kawasan yang berasal dari pendapatan orisinil kawasan dan dana bagi hasil disebut sebagai ...
A. alokasi dasar
B. kapasitas fiskal
C. celah fiskal
D. kebutuhan fiskal
Jawab:
B. benar, ialah dana yang bersumber dari PAD dan dana bagi hasil
26. Pinjaman kawasan jangka pendek spesialuntuk dipergunakan untuk ...
A. membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
B. membiayai penyediaan pelayanan umum
C. memperbaiki infrastruktur perekonomian
D. menutup belum sempurnanya arus kas
Jawab:
D. benar, ialah penerapan pinjaman jangka pendek
27. Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk melaksanakan kontrol terhadap layanan yang didiberikan oleh pemerintah, maka birokrasi publik harus sanggup mempersembahkan layanan yang profesional, artinya ialah ...
A. pelayanan publik lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan samasukan
B. pelayanan publik dicirikan oleh akuntabilitas dan responsibilitas dari pemdiberi layanan
C. prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara gampang, cepat, tepat,dan gampang
D. persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif mempunyai kejelasan dan kepastian
Jawab:
B. benar, ialah karakteristik layanan yang bersifat profesional
28. Pola pelayanan publik yang didiberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya ialah contoh pelayanan publik ...
A. satu pintu
B. satu atap
C. fungsional
D. terpusat
Jawab:
A. benar, ialah contoh pelayanan publik secara tunggal
29. Fungsi pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah antara lain diwujudkan dalam acara ...
A. penyuluhan
B. keagamaan
C. pembuatan terminal
D. pemdiberian perijinan
Jawab:
B. benar, ialah fungsi pelayanan masyarakat
30. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah kawasan antara lain sanggup dilihat pada ...
A. planning kerja pemerintah daerah
B. kebijakan umum anggaran daerah
C. planning kerja satuan kerja perangkat daerah
D. planning strategis satuan kerja perangkat daerah
Jawab:
D. benar, planning pencapaian standar pelayanan minimal terlihat pada renstra SKPD
31. Tahap pertumbuhan suatu negara yang dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional ialah tahap ...
A. kala konsumsi massa
B. tinggal landas
C. pra kondisi tinggal landas
D. masyarakat tradisional
Jawab:
B. benar, tahap ini dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional
32. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan antara lain berdasarkan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas yang ...
A. mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan
B. mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
C. memilih setiap kegiatan dan hasil kesudahannya sanggup dipertanggungjawabankan
D. menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
Jawab:
A. benar, asas ini mengutamakan keahlian penyelenggara negara
33. Perencanaan pembangunan nasional yang memakai pendekatan teknokratik dilakukan dengan cara ...
A. menjabarkan acara pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala kawasan pada ketika kampanye
B. memakai metode dan kerangka pikir ilmiah
C. melibatkan tiruana pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan
D. musyawarah yang dilaksanakan pada setiap jenjang pemerintahan
Jawab:
B. benar, ialah cara yang ditempuh berdasarkan pendekatan teknokratik
34. Tingkat kemajuan suatu bangsa ditinjau dari indikator sosial sanggup diukur dari ...
A. laju pertumbuhan penduduk dan derajat kesehatan
B. tingkat pendapatan masyarakat dan pertolongannya
C. kualitas sumber daya manusia
D. kiprah serta rakyat secara aktual dan efektif
Jawab:
C. benar, ialah tingkat kemajuan bangsa dilihat dari indikator sosial
35. Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil, maka pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005 – 2025 antara lain diarahkan untuk melaksanakan penataan proses politik. Fokus penataan proses politik tersebut ialah ...
A. pelembagaan demokrasi
B. pengalokasian kekuasaan
C. penanaman nilai demokratis
D. pembentukan kemandirian masyarakat
Jawab:
B. benar, ialah serius penataan proses politik
36. Prioritas planning pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 ialah ...
A. terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya insan berkarakter dan berdaya saing
B. tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan insan berkarakter serta kemampuan Iptek
C. peningkatan kualitas sumber daya insan termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian
D. terciptanya Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis, peningkatan tingkat kesejahteraan rakyat
Jawab:
A. benar, ialah prioritas planning pembangunan jangka menengah 2020- 2024
37. Aktivitas pengawasan dalam organisasi lebih diseriuskan pada ...
A. tindakan koreksi terhadap kinerja organisasi
B. standar kerja dan mekanisme organisasi
C. pengukuran dan pembandingan kinerja dengan standar
D. cara pelaksanaan rencana, jadwal dan kegiatan organisasi melalui tindakan turun tangan
Jawab:
C. benar, ialah serius pengawasan
38. Untuk mengubah sikap aparatur yang salah dan membuat kinerja aparatur sesuai dengan hukum dan standar yang diputuskan, diharapkan pengawasan...
A. preventif
B. represif
C. internal
D. eksternal
Jawab:
B. benar, pengawasan ini dimaksudkan untuk mengubah sikap yang salah
39. Suatu sistem pengawasan yang baik antara lain bersifat edukatif, artinya pengawasan dapat...
A. mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan
B. mendidik orang supaya berlaku jujur
C. mempersembahkan pinjaman bagi yang tidak bersalah
D. menghasilkan masukan penyempurnaan dan pengembangan organisasi
Jawab:
B. benar, ialah ciri pengawasan bersifat edukatif
40. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...
A. menteri dalam negeri
B. gubernur
C. bupati/walikota
D. camat
Jawab:
C. benar, bupati/walikota mengkoordinasikan pelatihan dan pengawasan desa/kelurahan
41. Pemdiberian kewenangan dan keleluasaan kepada kawasan otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan sanggup dilakukan melalui ...
A. pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
B. pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
C. peningkatan kiprah DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
D. pemdiberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
Jawab:
C. benar, ialah upaya penguatan fungsi pengawasan
Pilihlah A, kalau 1 dan 2 benar; B, kalau 1 dan 3 benar; C, kalau 2 dan 3 benar; dan D, kalau tiruananya benar.
42. Menteri negara yang berada dalam koordinasi Menko Perekonomian antara lain menteri negara ...
1. komunikasi dan informasi
2. riset dan teknologi
3. Badan Usaha Milik Negara
Jawab:
C. benar, Menristek dan Menteri Negara BUMN berada dalam koordinasi Menko Perekonomian
43. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan Daerah, hubungan pusat dan kawasan antara lain mencakup ...
1. kewenangan dan keuangan
2. pelayanan umum
3. memanfaatkan sumber daya
Jawab:
D. benar, Hubungan pusat – kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencakup kewenangan, keuangan, pelayanan umum dan memanfaatkan sumber daya
44. Aparat pengawas fungsional dalam sistem pemerintahan yang fungsi dan kiprah pokoknya di bidang pengawasan antara lain ...
1. dewan perwakilan rakyat dan DPRD
2. BPK dan BPKP
3. Inspektur Jenderal dan Bawasda
Jawab:
C. benar, BPK dan BPKP dan inspektur jenderal dan Bawasda ialah pengawas fungsional
45. Upaya yang perlu dilakukan supaya pelaksanaan pengawasan DPRD efektif antara lain ...
1. konsultasi, komunikasi dan kerja sama
2. penyamaan persepsi wacana kedudukan DPRD dan kepala daerah
3. hubungan informal antara DPRD dan kepala daerah
Jawab:
D. benar, efektivitas pengawasan DPRD memerlukan konsultasi, komunikasi, kerjasama dan penyamaan persepsi wacana kedudukan DPRD dan kepala kawasan serta hubungan informal antara DPRD dan kepala daerah
Download Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara IPEM4425
Soal yang kami bagikan ini tak spesialuntuk dalam bentuk artikel saja, namun kami juga sudah menyiapkan soal-soal ini dalam bentuk dokumen PDF yang mana bisa Anda unduh eksklusif untuk nanti Anda cetak dan pelajari di rumah, jadi Anda tidak perlu repot untuk melaksanakan copy-paste artikel ini. Nah diberikut ini bisa Anda Download Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara IPEM4425 Hubungan Pusat dan Daerah, diberikut silahkan klik link dibawah ini.Kami berharap soal-soal yang kami bagikan pada blog Soal UAS UT ini bisa mempunyai kegunaan bagi Anda dalam menyiapan diri untuk mengikuti Ujian Akhir Semester nantinya. melaluiataubersamaini mempelajari soal menyerupai ini yang sudah dilengkapi dengan kunci jawabanan dan pembahasan jawabanannya tentu Anda akan lebih simpel mengingat materinya kalau kemungkinan nantinya soal yang sama keluar pada waktu ujian.
Sekian artikel ami terkait Soal Ujian UT Manahemen IPEM4425 Hubungan Pusat dan Daerah, semoga artikel ini bisa mempunyai kegunaan bagi Anda. Jika Anda ada pertanyaan terait koten pada blog ini, silahkan hubungi kami melalui halaman Contact Jangan lupa juga untuk merekomendasikan blog kami pada mitra Anda yang lainnya, dan menyebarkan Soal kami pada Social Media supaya mitra Anda bisa mengetahuinya juga, terima kasih.
