Soal Ujian UT (Universitas Terbuka) Ilmu Hukum ADPU4335 Administrasi Pertanahan lengkap dengan kunci jawabanan kami bagikan untuk Anda Mahasiswa FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) non Pendas yang kini ini sedang menempuh pendidikan pada semester 1. Pada arikel sebelumnya kami membuatkan Soal Ujian UT Ilmu Hukum ISIP4130 Pengantar Ilmu Hukum. melaluiataubersamaini adanya soal-soal ibarat ini, tentunya akan mempergampang Anda dalam menyiapkan diri untuk menghadapi ujian tamat semester nantinya. Anda bisa mempelajari soal-soal tes ini yang sudah dilengkapi dengan kunci jawabanan dan tentunya mempelajari soal ibarat ini tidak menyita banyak aktu Anda. Tak spesialuntuk Soal Ujian UT yang kami bagikan, namun hal lainnya juga kami posting, ibarat Soal Ujian UT Ilmu Hukum dan aneka macam Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang sudah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih digampangkan dalam mempelajari isi materi pada modul. Tak jarang soal yang Anda pelajari akan sama persis keluar pada waktu ujian nantinya, hal ini alasannya yakni tiruana soal yang kami bagikan ini tak lepas dari materi yang ada pada modul Anda.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 1 lainnya:
Soal Ujian UT yang kami bagikan ini tak kami pisahkan antara soal dan kunci jawabanannya, jadi tentunya Anda sangat simpel sekali dalam mempelajarinya. Anda bisa mempelajari soal ini secara online. Kami juga sudah menyiapkan setiap soal dalam bentuk dokumen PDF yang mana Anda bisa mendownload soal ini pada tamat artikel.
Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Hukum ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.
Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah ADPU4335 Administrasi Pertanahan lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian tamat semester nantinya.
A. Leonard D. White
B. The Liang Gie
C. William H. Newman
D. Sondang P. Siagian
Jawab:
D. Benar, pengertian Administrasi berdasarkan Sondang P.Siagian yakni keseluruhan proses kerjasama antara dua orang insan atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya
2. Orang atau orang-orang yang bertanggung tanggapan atas pelaksanaan operasional dari setiap kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan dan secara pribadi ia bertanggung tanggapan kepada manajer disebut....
A. Manajer
B. Supervisor
C. Pekerja
D. Staf
Jawab:
B. Benar, Orang atau orang-orang yang bertanggung tanggapan atas pelaksanaan operasional dari setiap kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan dan secara pribadi ia bertanggung tanggapan kepada manajer disebut supervisor
3. Pengertian manajemen Negara berdasarkan Nigro and Nigro yakni ibarat tersebut dibawah ini kecuali ….
A. ialah perjuangan kelompok kerjasama dalam susunan kenegaraan, meliputi beberapa aspek eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta saling relasi antar ketiganya
B. memiliki peranan penting dalam perumusan budi umum (negara) hasilnya ialah cuilan dari proses politik
C. secara konkret tidak sama manajemen swasta dan bersahabat kaitannya dengan aneka macam kelompok swasta maupun individu dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat
D. Administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara
Jawab:
D. Benar, Administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara
4. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air diatur dalam….
A. UU No. 9 Tahun 1985
B. UU No. 11 Tahun 1974
C. UU No. 11 Tahun 1967
D. UU No. 5 Tahun 1960
Jawab:
A. Benar, UU No. 9 Tahun 1985 yakni peraturan yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air
5. Tanah harus benar-benar dipakai sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kerindangan dan kemampuan tanah, ini ialah tertib ….
A. aturan pertanahan
B. manajemen pertanahan
C. penerapan /memanfaatkan tanah
D. pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup
Jawab:
C. Benar, Tanah harus benar-benar dipakai sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kerindangan dan kemampuan tanah, ini ialah tertib penerapan /memanfaatkan tanah
6. Fungsi-fungsi manajemen yang paling penting yakni fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ini ialah pendapat dari ....
A. Koontz dan O’Donnel
B. M. Manullang
C. Henry Fayol
D. Sarwoto
Jawab:
B. Benar, Fungsi-fungsi manajemen yang paling penting berdasarkan pendapat dari M. Manullang yakni fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
7. Peran-peran manajemen/manajerial berdasarkan Mintzberg dalam kiprahnya sebagai perunding (Negotiator) adalah….
A. mencari dan mendapatkan berguaka ragam isu khusus untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungannya; sebagai sentra syaraf isu internal dan eksternal tentang organisasi
B. bertanggung tanggapan untuk memotivasi dan mengaktifkan bawahan; mengisi posisi yang kosong (staffing), dan melatih
C. bertanggung tanggapan mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama
D. bertanggung tanggapan terhadap alokasi segala sumber daya organisasi dalam pelaksanaannya sebagai pembuat atau menyetujui seluruh keputusan organisasi yang penting
Jawab:
C. Benar, Peran-peran manajemen/manajerial berdasarkan Mintzberg dalam kiprahnya sebagai perunding (Negotiator) yakni bertanggung tanggapan mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama
8. Dalam menangani kasus pertanahan, koordinasi terutama diharapkan untuk mengidentifikasikan jenis permasalahan yang timbul. Penyebab timbulnya permasalahan dalam bidang pertanahan antara lain kasus pertanahan yang bersifat administratif artinya masalah-masalah yang menyangkut ….
A. somasi terhadap suatu dasar hak/peralihan hak yang dipakai sebagai dasar pemdiberian hak atas tanah (originair) atau pencatatan pemindahan hak/balik nama (derivatif). Misalnya tanah dijual dua kali
B. tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang diputuskan dan sesuai ketentuan yang berlaku, contohnya pemegang hak berubah kewargguagaraan, tumpang tindih pemegang hak (sertifikat ganda) alasannya yakni kekeliruan administrasi
C. perselisihan terkena suatu hak utama (prioritas) untuk memperoleh hak atas tanah ibarat sengketa yang menyangkut batas tanah alasannya yakni penunjukan batas yang tidak benar
D. mekanisme kepemilikan tanah yang tidak jelas
Jawab:
B. Benar, penyebab timbulnya permasalahan dalam bidang pertanahan antara lain kasus pertanahan yang bersifat administratif artinya masalah-masalah yang menyangkuttidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang diputuskan dan sesuai ketentuan yang berlaku, contohnya pemegang hak berubah kewargguagaraan, tumpang tindih pemegang hak (sertifikat ganda) alasannya yakni kekeliruan administrasi
9. Melalui Keputusan Presiden No 190 Tahun 1957 diatur lapangan pekerjaan Kementerian Agraria, yang pembentukannya melalui ….
A. UU No 21 Tahun 1961
B. PP No 24 Tahun 1997
C. Keppres No. 55 Tahun 1955
D. Surat Edaran Mendagri No. H. 20/5/7
Jawab:
C. Benar, Keppres No. 55 Tahun 1955 ialah dasar aturan dibentuknya Keputusan Presiden No 190 Tahun 1957
10. Yang dimaksud daftar buku tanah dalam PP No 10 Tahun 1961 yakni ….
A. kumpulan surat-surat ukur yang menguraikan keadaan, letak, luas serta batas-batas suatu bidang tanah yang haknya sudah didaftar
B. daftar hak-hak atas tanah, peralihan dan pembebanan dengan hak-hak lain
C. daftar tiruana tanah yang terdapat dalam suatu desa (tanah-tanah negara, tanah-tanah yang dipunyai dengan suatu hak, jalan-jalan, susukan air, dan lain-lain)
D. daftar nama orang-orang (dan tubuh hukum) yang memiliki sesuatu hak atas tanah (termasuk hak tanggungan) di kawasan kerja Kantor Pertanahan yang bersangkutan
Jawab:
B. Benar, yang dimaksud daftar buku tanah yakni daftar hak-hak atas tanah, peralihan dan pembebanan dengan hak-hak lain
11. Biaya registrasi tanah diatur dalam....
A. UU No 4 Tahun 1996
B. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun1992
C. Peraturan Menteri Agraria No 3 tahun 1995
D. PP No 10 Tahun 1961
Jawab:
B. Jawaban B benar alasannya yakni Biaya Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1992
12. Hak guna bangunan sanggup dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hal ini diatur dalam UUPA pasal....
A. 39
B. 40
C. 41
D. 45
Jawab:
A. Jawaban A benar alasannya yakni pasal 39 megatur tentang hak guna bangunan sanggup dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan
13. Hak dari pemegang Hak Pakai diatur dalam PP No. 40 Tahun 1996....
A. Pasal 52
B. Pasal 54
C. Pasal 55
D. Pasal 51
Jawab:
A. Jawaban A benar alasannya yakni hak dari pemegang Hak Pakai diatur dalam pasal 52 PP No. 40 Tahun 1996
14. Hak sewa untuk bangunan yakni hak sewa atas tanah orang lain yang dipakai untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Hal ini diatur dalam UUPA pasal....
A. 44 ayat 1
B. 47
C. 49
D. 48
Jawab:
A. Jawaban A benar alasannya yakni hak sewa untuk bangunan yakni hak sewa atas tanah orang lain yang dipakai untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa yang diatur dalam pasal 44 ayat 1 UUPA
15. Pedoman-pedoman Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya diatur dalam....
A. Inpres No. 9 Tahun 1973
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 15 Tahun 1975
C. Keputusan Presiden (Keppres) No. 55 Tahun 1993
D. Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 tahun 2005
Jawab:
A. Jawaban A benar alasannya yakni Inpres No 9 Tahun 1973 mengatur pedoman-pedoman pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya
16. Kalimat di bawah ini yang menawarkan pola sistem yang bersifat deskriptif yaitu....
A. Ini kendaraan beroda empat yang bisa mempersembahkan layanan transportasi yang ekonomik
B. Ini perlengkapan keamanan
C. Ini acara investasi yang akan meningkatkan dividen
D. Ini perlengkapan keamanan yang akan mencegah kecelakaan
Jawab:
B. Jawaban yang benar alasannya yakni Ini perlengkapan keamanan ialah kalimat deskriptif
17. Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pertanahan berdasarkan H.A.G. Sunendar adalah....
A. sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan – kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN
B. sistem isu berbasis komputer yang dipakai untuk memproses data spasial yang bergeo-referensi (berupa detail, fakta, kondisi, dan sebagainya) yang disimpan dalam suatu basis data dan berafiliasi dengan tiruana duduk kasus serta keadaan dunia nyata
C. alat menolong yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan berkaitan dengan aspek hukum, administratif dan ekonomi untuk memmenolong perencanaan dan pembangunan suatu wilayah
D. sistem pengadaan dan pelayanan data/informasi pertanahan pada suatu wilayah
Jawab:
A. Jawaban benar alasannya yakni Sistem Informasi Pertanahan berdasarkan H.A.G. Sunendar yakni sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan – kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN
18. Penggunaan tanah dibedakan berdasarkan jenis penggolongan yaitu....
1. pertanian, peternakan
2. pemukiman
3. jasa, instansi
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni penerapan tanah dibedakan berdasarkan jenis penggolongan yaitu pertanian, peternakan, pemukiman, jasa, instansi
19. Kewenangan pemerintah kawasan kabupaten/kota di dalam ijin membuka tanah adalah....
1. Menerima dan mengusut permintaan, mengusut lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan planning umum tata ruang wilayah kabupaten/kota
2. Menerbitkan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian penerapan izin membuka tanah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni kewenangan pemerintah kawasan kabupaten/kota di dalam ijin membuka tanah yakni mendapatkan dan mengusut permintaan, mengusut lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan planning umum tata ruang wilayah kabupaten/kota. menerbitkan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerapan izin membuka tanah
20. Tujuan kebijakan manajemen harus pula dioperasionalkan ke dalam aneka macam acara yang sanggup dipakai sebagai masukana untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu masukana tersebut yakni tersedianya peraturan perundang-undangan yang bisa menjabarkan aneka macam aspek dari orientasi kebijakan dan tujuannya melalui penetapan batas-batas kewenangan pemerintah berupa....
1. perumusan tanggung tanggapan pokok
2. pengembangan model kemitraan antara swasta dan pemerintah
3. derma hak asasi manusia
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar alasannya yakni perumusan tanggung tanggapan pokok dan pengembangan model kemitraan antara swasta dan pemerintah ialah penetapan batas kewenangan pemerintah
21. Direktorat Tata Guna Tanah melaksanakan kegiatan....
1. Menyusun planning teknis pemetaan tata guna tanah, pemetaan sistematis tata guna tanah, yang meliputi Penggunaan tanah kota, desa, detail, dan melaksanakan revisi-revisi, pemetaan kemampuan tanah dan pembuatan peta kerja
2. Penyusunan Rencana Tata Guna Tanah Kabupaten/Kota, monitoring lokasi kawasan miskin, pemetaan kota kecamatan
3. Perencanaan lokasi dan monitoring penghijauan, pemetaan topografi dan penerapan tanah daerah-daerah tertentu (transmigrasi, resettlement, dan lain-lain), anutan tata guna tanah, melaksanakan penilaian dan pelaporan dan perhitungan produktivitas tanah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni Direktorat Tata Guna Tanah melaksanakan kegiatan menyusun planning teknis pemetaan tata guna tanah, pemetaan sistematis tata guna tanah, yang meliputi pemetaan penerapan tanah kota, desa, detail, dan melaksanakan revisi-revisi, pemetaan kemampuan tanah dan pembuatan peta kerja, penyusunan Rencana Tata Guna Tanah Kabupaten/Kota, monitoring lokasi kawasan miskin, pemetaan kota kecamatan, perencanaan lokasi dan monitoring penghijauan, pemetaan topografi dan penerapan tanah daerah-daerah tertentu (transmigrasi, resettlement, dan lain-lain), anutan tata guna tanah, melaksanakan penilaian dan pelaporan dan perhitungan produktivitas tanah.
22. Dalam Perpres No. 65 tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemda yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemda meliputi....
1. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), susukan air minum/air membersihkan, susukan pemmembuangan air dan sanitasi, waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya
2. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal,fasilitas keselamatan umum, ibarat tanggul penanggulangan ancaman banjir, lahar, dan lain-lain bencana
3. tempat pemmembuangan sampah, cagar alam dan cagar budaya, pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni dalam Perpres No. 65 tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemda meliputi jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), susukan air minum/air membersihkan, susukan pemmembuangan air dan sanitasi, waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal, kemudahan keselamatan umum, ibarat tanggul penanggulangan ancaman banjir, lahar, dan lain-lain bencana, tempat pemmembuangan sampah, cagar alam dan cagar budaya, pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
23. Pengukuran dan pemetaan tanah meliputi....
1. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah, penetapan batas bidang-bidang tanah
2. Pengukuran dan Pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
3. Pembuatan Daftar Tanah, pembuatan Surat Ukur
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni pengukuran dan pemetaan tanah meliputi pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan Pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan Daftar Tanah, pembuatan Surat Ukur
24. Pendaftaran tanah ialah tahapan (proses) terpenting dan memiliki manfaat. Adapun secara hemat manfaat registrasi tanah yakni memiliki arti penting bagi....
1. kepastian pemilikan tanah
2. kepastian harga jual tanah dan kepastian jual beli
3. kepastian hak atas tanah
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar alasannya yakni secara hemat manfaat registrasi tanah yakni memiliki arti penting bagi kepastian pemilikan tanah, kepastian harga jual tanah, dan kepastian jual beli
25. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu....
1. hak milik dan hak guna usaha
2. hak guna bangunan dan hak guna pakai
3. hak sewa, hak membuka tanah, dan hak mengambil hasil hutan
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena. Hak atas Tanah yang bersifat tetap yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak mengambil hasil hutan
26. Beberapa bentuk penerapan atau pengusahaan tanah Hak milik oleh bukan pemiliknya, yaitu....
1. Hak milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna Bangunan, Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Pakai
2. Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai (Gadai Tanah)
3. Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni beberapa bentuk penerapan atau pengusahaan tanah Hak milik oleh bukan pemiliknya, yaitu Hak milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna Bangunan, Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian
27. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang hak untuk perpantidakboleh jangka waktu atau pembaruan Hak Guna Usaha, adala....
1. tanahnya masih diusahakan dengan hak sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemdiberian hak tersebut
2. syarat-syarat pemdiberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak
3. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang hak untuk perpantidakboleh jangka waktu atau pembaruan Hak Guna Usaha, yakni tanahnya masih diusahakan dengan hak sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemdiberian hak tersebut, syarat-syarat pemdiberian hak tesebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak
28. Sesuai peraturan dalam UUPA untuk Permohonan Hak Milik (atas tanah untuk bangunan), maka undangan ditujukan kepada....
1. Gubernur/Kepala Daerah, jikalau luas tanahnya 2.000 m2 atau kurang
2. Menteri Dalam Negeri, jikalau luas tanahnya lebih dari 2.000 m2
3. Bupati Kepala Daerah, jikalau luas tanahnya 100m2
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar alasannya yakni Untuk Permohonan Hak Milik (atas tanah untuk bangunan), maka undangan ditujukan kepada, Gubernur/Kepala Daerah, jikalau luas tanahnya 2.000 m2 atau kurang, Menteri Dalam Negeri, jikalau luas tanahnya lebih dari 2.000 m2
29. TAP MPR No. IX/2001 mengamanatkan bahwa Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip antara lain....
1. Memelihara keberlanjutan yang sanggup memdiberi manfaat optimal, baik untuk generasi kini maupun generasi menhadir, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat
2. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar kawasan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat aturan sopan santun dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam
3. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, kawasan provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat, dan individu
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni TAP MPR No IX/2001 mengamanatkan bahwa Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip antara lain memelihara keberlanjutan yang sanggup memdiberi manfaat optimal, baik untuk generasi kini maupun generasi menhadir, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar kawasan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat aturan sopan santun dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam, mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, kawasan provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat, dan individu
30. Tugas Camat dalam pelaksanaan landreform yakni memmenolong Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam kegiatan....
1. Penelitian terkena pemilikan, penerapan, dan penguasan tanah pertanian yang terkena land reform, penentuan cuilan tanah yang tetap, yang tetap dimiliki bekas pemilik dan tanah-tanah penelitian yang dikuasai oleh Pemerintah
2. Inventarisasi terkena tanah-tanah objek landreform, inventarisasi dan penelitian terkena para penggarap tanah objek landreform, mempersembahkan pertimbangan terkena penyelesaian sengketa landreform
3. Penelitian dan memilih prioritas bagi petani yang akan mendapatkan redistribusi tanah, pengumpulan data terkena pembayaran ganti kerugian atas tanah kelebihan dan absentee, mempersembahkan pertimbangan dalam pemdiberian izin pemindahan hak atas tanah pertanian
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni Tugas Camat dalam pelaksanaan landreform yakni memmenolong Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam kegiatan penelitian terkena pemilikan, penerapan, dan penguasan tanah pertanian yang terkena land reform, penentuan cuilan tanah yang tetap, yang tetap dimiliki bekas pemilik dan tanah-tanah penelitian yang dikuasai oleh Pemerintah, inventarisasi terkena tanah-tanah objek landreform, inventarisasi dan penelitian terkena para penggarap tanah objek landreform, mempersembahkan pertimbangan terkena penyelesaian sengketa landreform, penelitian dan memilih prioritas bagi petani yang akan mendapatkan redistribusi tanah, pengumpulan data terkena pembayaran ganti kerugian atas tanah kelebihan dan absentee, mempersembahkan pertimbangan dalam pemdiberian izin pemindahan hak atas tanah pertanian
31. Pembebasan hak atas tanah....
1. dibuktikan secara tertulis
2. tidak dituntut adanya sertifikat otentik
3. tidak harus secara tertulis
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar alasannya yakni Pembebasan hak atas tanah harus dibuktikan secara tertulis, tidak dituntut adanya sertifikat otentik
32. Menurut PP N0 65 Tahun 2006, pelepasan hak atas tanah dilakukan bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang dengan tahapan....
1. instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi
2. yang berhak atas ganti rugi membuat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tumbuhan dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah
3. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni pelepasan hak atas tanah dilakukan bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang dengan tahapan instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi, yang berhak atas ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tumbuhan dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah
33. Peralihan Hak Guna Bangungan alasannya yakni jual beli harus dilakukan dengan sertifikat yang dibuat oleh PPAT kecuali jual beli melalui....
1. lelang, tukar menukar
2. penyertaan dalam modal
3. hibah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar
karena Peralihan Hak Guna Bangungan alasannya yakni jual beli harus dilakukan dengan sertifikat yang dibuat oleh PPAT kecuali jual beli melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah.
34. Tanah Indonesia kemungkinan ada yang belum pernah didaftar dan belum wajib didaftar. Tanah tersebut sanggup dibuatkan aktanya tanpa harus mengurus lebih lampau sertifikatnya Berkaitan dengan hal tersebut kepada PPAT yang akan membuat aktanya harus diserahkan....
1. Surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan yang menyatakan, bahwa hak atas tanah itu belum memiliki sertifikat
2. Surat bukti pembayaran biaya registrasi jual beli
3. Surat undangan dari lurah setempat
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar
karena kepada PPAT yang akan membuat sertifikat untuk tanah yang belum didaftar dan belum wajib didaftar harus diserahkan Surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum memiliki sertifikat, Surat bukti pembayaran biaya registrasi jual beli
35. Pemerintah berusaha biar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga dapat....
1. meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat
2. menjamin bagi setiap masyarakat negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, bagi diri sendiri, maupun keluarganya
3. menyelamatkan dari penebangan hutan secara ilegal
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar
karena perjuangan dalam lapangan agrarian harus diatur oleh pemerintah biar sanggup meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat, menjamin bagi setiap masyarakat negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, bagi diri sendiri, maupun keluarganya
36. Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, UU No. 26 tahun 2007 mengamanatkan....
1. perlunya dilakukan penataan ruang yang sanggup mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan
2. bisa mewujudkan keterpaduan penerapan sumber daya alam dan sumber daya buatan
3. sanggup mempersembahkan derma terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akhir memanfaatkan ruang
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni amanat yang ada dalam UU No 26 Tahun 2007 adalahperlunya dilakukan penataan ruang yang sanggup mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, bisa mewujudkan keterpaduan penerapan sumber daya alam dan sumber daya buatan, sanggup mempersembahkan derma terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akhir memanfaatkan ruang
37. Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah yakni memuat planning penyediaan dan memanfaatkan....
1. ruang terbuka hijau
2. ruang terbuka nonhijau
3. pramasukana dan masukana jaenteng pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang penyelamatan bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah sebagai sentra pelayanan sosial ekonomi dan sentra pertumbuhan wilayah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kota yakni memuat planning penyediaan dan memanfaatkan ruang terbuka hijau, ruang terbuka nonhijau, pramasukana dan masukana jaenteng pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang penyelamatan bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai sentra pelayanan sosial ekonomi dan sentra pertumbuhan wilayah
38. Yang dimaksud konsolidasi tanah adalah....
1. salah satu model pembangunan di bidang pertanahan, meliputi wilayah perkotaan dan wilayah pertanian
2. bertujuan mengoptimalkan penerapan tanah dalam relasi dengan memanfaatkan, peningkatan produktivitas, dan konservasi bagi kelestarian lingkungan
3. diatur dalam pasal 14 UUPA
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni konsolidasi tanah yakni salah satu model pembangunan di bidang pertanahan, meliputi wilayah perkotaan dan wilayah pertanian, bertujuan mengoptimalkan penerapan tanah dalam relasi dengan memanfaatkan, peningkatan produktivitas, dan konservasi bagi kelestarian lingkungan, diatur dalam pasal 14 UUPA
39. Tujuan dilakukan konsolidasi tanah antara lain....
1. Terselenggaranya tertib penguasaan tanah dalam pemilikan dan penerapannya sehingga sanggup menunjang acara nasional landreform
2. Kemantapan politik dengan menghilangkan keresahan di bidang pemukiman, alasannya yakni terdapat keserasian hidup dalam lingkungan, contohnya adanya kemudahan bagi kehidupan ibarat pendidikan dan kesehatan
3. Pengendalian harga tanah serta sekaligus menghilangkan peluang perjuangan spekulasi
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar
karena tujuan dilakukan konsolidasi tanah yakni terselenggaranya tertib penguasaan tanah dalam pemilikan dan penerapannya sehingga sanggup menunjang acara nasional landreform, kemantapan politik dengan menghilangkan keresahan di bidang pemukiman, alasannya yakni terdapat keserasian hidup dalam lingkungan, contohnya adanya kemudahan bagi kehidupan ibarat pendidikan dan kesehatan, pengendalian harga tanah serta sekaligus menghilangkan peluang perjuangan spekulasi
40. Fatwa tata guna tanah meliputi penilaian terhadap....
1. Keadaan penerapan tanah, kemampuan tanah
2. Persediaan air, kemungkinan imbas penerapan tanah terhadap kawasan sekitarnya
3. Rencana Induk dan Denah Perusahaan, aspek-aspek sosial ekonomi penggarapan tanah dan asas-asas tata guna tanah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar
karena Fatwa tata guna tanah meliputi penilaian terhadap keadaan penerapan tanah, kemampuan tanah, persediaan air, kemungkinan imbas penerapan tanah terhadap kawasan sekitarnya, Rencana Induk dan Denah Perusahaan, aspek-aspek sosial ekonomi penggarapan tanah dan asas-asas tata guna tanah
41. melaluiataubersamaini melaksanakan asas dan tujuan yang terkandung dalam pelaksanaan penatagunaan tanah, dengan sendirinya diharapkan akan tercapai tertib aturan pertanahan yang meliputi tertib penerapan tanah yang diarahkan untuk....
1. Menumbuhkan pengertian terkena arti penting penerapan tanah secara berencana dan sesuai dengan kemampuan tanah
2. Menyusun planning penerapan kawasan tingkat nasional dan daerah
3. Menyusun petunjuk teknis tentang peruntukan dan penerapan tanah pedesaan dan perkotaan serta mekanisme pembuatan planning tata guna tanah, melaksanakan survei sebagai materi pembuatan peta penerapan tanah dan peta daerah-daerah kritis
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni tertib aturan pertanahan yang meliputi tertib penerapan tanah yang diarahkan untuk menumbuhkan pengertian terkena arti penting penerapan tanah secara berencana dan sesuai dengan kemampuan tanah, menyusun planning penerapan kawasan tingkat nasional dan kawasan dan menyusun petunjuk teknis tentang peruntukan dan penerapan tanah pedesaan dan perkotaan serta mekanisme pembuatan planning tata guna tanah, melaksanakan survei sebagai materi pembuatan peta penerapan tanah dan peta daerah-daerah kritis
42. Menurut Mudrick dan Ross yang dimaksud dengan sistem yakni sehimpunan unsur yang....
1. melaksanakan sesuatu kegiatan atau menyusun denah atau tatacara
2. melaksanakan sesuatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan
3. dilakukan dengan cara mengolah data dan/atau energi dan/atau barang (benda) di dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan isu dan /atau energi dan/atau barang
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni berdasarkan Mudrick dan Ross yang dimaksud dengan sistem yakni sehimpunan unsur yang melaksanakan sesuatu kegiatan atau menyusun denah atau tatacara, melaksanakan sesuatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan dan dilakukan dengan cara mengolah data dan/atau energi dan/atau barang (benda) di dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan isu dan /atau energi dan/atau barang
43. Keuntungan dengan dilaksanakannya otomatisasi kearsipan dalam manajemen pertanahan dengan media computer system antara lain....
1. Arsip yang disimpan cukup baik, waktu penyimpanan sangat cepat dan kondusif dengan jumlah lembaran arsip yang banyak
2. Proses inovasi kembali cepat dan tepat, waktu cetak cepat
3. Pemakaian isu arsip sanggup dilakukan secara bersamaan baik untuk satu unit pengolah maupun terintegrasi dengan unit pengolah lainnya, keamanan cukup terjamin dengan kenyamanan yang sangat bahagia
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni laba dengan dilaksanakannya otomatisasi kearsipan dengan media computer system antara lain arsip yang disimpan cukup baik, waktu penyimpanan sangat cepat dan kondusif dengan jumlah lembaran arsip yang banyak, proses inovasi kembali cepat dan tepat, waktu cetak cepat, pemakaian isu arsip sanggup dilakukan secara bersamaan baik untuk satu unit pengolah maupun terintegrasi dengan unit pengolah lainnya, keamanan cukup terjamin dengan kenyamanan yang sangat bahagia
44. Data yang disimpan dalam basis data dan dikelola oleh data base management system (DBMS) akan melalui beberapa tahap pemrosesan. Tahapan tersebut adalah....
1. INTERNAL VIEW, yang dipersoalkan di sini yakni bagaimana komputer melihat data
2. CONCEPTUAL VIEW, yang dipersoalkan disini yakni bagaimana desainer/pemrogram/administrator basis data melihat data
3. EXTERNAL VIEW, yang dipersoalkan di sini yakni bagaimana pengguna (user) melihat data untuk keperluannya (aplikasi)
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni tahap pemrosesan terhadap data yang disimpan INTERNAL VIEW, yang dipersoalkan di sini yakni bagaimana komputer melihat data, CONCEPTUAL VIEW, yang dipersoalkan disini yakni bagaimana desainer/pemrogram/administrator basis data melihat data, EXTERNAL VIEW, yang dipersoalkan di sini yakni bagaimana pengguna (user) melihat data untuk keperluannya (aplikasi)
45. Keputusan Menteri Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara No 06/1995 menguraikan bahwa pelayanan yang baik harus mengandung hal-hal yang baik yaitu....
1. kesederhanaan, kejelasan dan Kepastian Keamanan
2. keterbukaan, efisien, ekonomis
3. keadilan yang merata, ketetapan waktu, kuantitatif pelayanan
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni pelayanan yang baik meliputi kesederhanaan, kejelasan dan Kepastian Keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata, ketetapan waktu, kuantitatif pelayanan
melaluiataubersamaini mempelajari soal-soal tes ibarat ini tentu Anda akan lebih siap dalam menghadapi ujian nantinya. Kami berharap soal yang kami bagikan pada blog Soal Uas UT ini bisa memmenolong Anda dalam mempelajari materi-materi pada modul Anda.
Sekian artikel kami tentang Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADPU4335 Administrasi Pertanahan, semoga bermanfaa untuk Anda. Jangan lupa untuk merekomendasikan blog kami pada kawan Anda dan membuatkan artikel kami ke sosial media dengan cara klik tombol share dibawah. Jika Anda mengalami kesusahan atau ada hal yang ingin Anda tanyakan, silahkan sampaikan pada kami melalui halaman Contact kami, semoga bermanfaa terima kasih.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 1 lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum MKDU4107 Bahasa Inggris I
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum MKDU4109 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum MKDU4110 Bahasa Indonesia
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum MKDU4221 Pendidikan Agama Islam
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum MKDU4222 Pendidikan Agama Kristen
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum MKDU4223 Pendidikan Agama Katolik
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum MKDU4224 Pendidikan Agama Hindu
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum MKDU4225 Pendidikan Agama Budha
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum MKDU4226 Pendidikan Agama Khonghucu
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum ISIP4130 Pengantar Ilmu Hukum/PTHI
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADPU4335 Administrasi Pertanahan
Soal Ujian UT yang kami bagikan ini tak kami pisahkan antara soal dan kunci jawabanannya, jadi tentunya Anda sangat simpel sekali dalam mempelajarinya. Anda bisa mempelajari soal ini secara online. Kami juga sudah menyiapkan setiap soal dalam bentuk dokumen PDF yang mana Anda bisa mendownload soal ini pada tamat artikel.
Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Hukum ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah ADPU4335 Administrasi Pertanahan lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian tamat semester nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADPU4335
1. Administrasi yakni keseluruhan proses kerjasama antara dua orang insan atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini ialah pendapat dari….A. Leonard D. White
B. The Liang Gie
C. William H. Newman
D. Sondang P. Siagian
Jawab:
D. Benar, pengertian Administrasi berdasarkan Sondang P.Siagian yakni keseluruhan proses kerjasama antara dua orang insan atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya
2. Orang atau orang-orang yang bertanggung tanggapan atas pelaksanaan operasional dari setiap kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan dan secara pribadi ia bertanggung tanggapan kepada manajer disebut....
A. Manajer
B. Supervisor
C. Pekerja
D. Staf
Jawab:
B. Benar, Orang atau orang-orang yang bertanggung tanggapan atas pelaksanaan operasional dari setiap kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan dan secara pribadi ia bertanggung tanggapan kepada manajer disebut supervisor
3. Pengertian manajemen Negara berdasarkan Nigro and Nigro yakni ibarat tersebut dibawah ini kecuali ….
A. ialah perjuangan kelompok kerjasama dalam susunan kenegaraan, meliputi beberapa aspek eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta saling relasi antar ketiganya
B. memiliki peranan penting dalam perumusan budi umum (negara) hasilnya ialah cuilan dari proses politik
C. secara konkret tidak sama manajemen swasta dan bersahabat kaitannya dengan aneka macam kelompok swasta maupun individu dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat
D. Administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara
Jawab:
D. Benar, Administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara
4. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air diatur dalam….
A. UU No. 9 Tahun 1985
B. UU No. 11 Tahun 1974
C. UU No. 11 Tahun 1967
D. UU No. 5 Tahun 1960
Jawab:
A. Benar, UU No. 9 Tahun 1985 yakni peraturan yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air
5. Tanah harus benar-benar dipakai sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kerindangan dan kemampuan tanah, ini ialah tertib ….
A. aturan pertanahan
B. manajemen pertanahan
C. penerapan /memanfaatkan tanah
D. pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup
Jawab:
C. Benar, Tanah harus benar-benar dipakai sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kerindangan dan kemampuan tanah, ini ialah tertib penerapan /memanfaatkan tanah
6. Fungsi-fungsi manajemen yang paling penting yakni fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ini ialah pendapat dari ....
A. Koontz dan O’Donnel
B. M. Manullang
C. Henry Fayol
D. Sarwoto
Jawab:
B. Benar, Fungsi-fungsi manajemen yang paling penting berdasarkan pendapat dari M. Manullang yakni fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
7. Peran-peran manajemen/manajerial berdasarkan Mintzberg dalam kiprahnya sebagai perunding (Negotiator) adalah….
A. mencari dan mendapatkan berguaka ragam isu khusus untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungannya; sebagai sentra syaraf isu internal dan eksternal tentang organisasi
B. bertanggung tanggapan untuk memotivasi dan mengaktifkan bawahan; mengisi posisi yang kosong (staffing), dan melatih
C. bertanggung tanggapan mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama
D. bertanggung tanggapan terhadap alokasi segala sumber daya organisasi dalam pelaksanaannya sebagai pembuat atau menyetujui seluruh keputusan organisasi yang penting
Jawab:
C. Benar, Peran-peran manajemen/manajerial berdasarkan Mintzberg dalam kiprahnya sebagai perunding (Negotiator) yakni bertanggung tanggapan mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama
8. Dalam menangani kasus pertanahan, koordinasi terutama diharapkan untuk mengidentifikasikan jenis permasalahan yang timbul. Penyebab timbulnya permasalahan dalam bidang pertanahan antara lain kasus pertanahan yang bersifat administratif artinya masalah-masalah yang menyangkut ….
A. somasi terhadap suatu dasar hak/peralihan hak yang dipakai sebagai dasar pemdiberian hak atas tanah (originair) atau pencatatan pemindahan hak/balik nama (derivatif). Misalnya tanah dijual dua kali
B. tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang diputuskan dan sesuai ketentuan yang berlaku, contohnya pemegang hak berubah kewargguagaraan, tumpang tindih pemegang hak (sertifikat ganda) alasannya yakni kekeliruan administrasi
C. perselisihan terkena suatu hak utama (prioritas) untuk memperoleh hak atas tanah ibarat sengketa yang menyangkut batas tanah alasannya yakni penunjukan batas yang tidak benar
D. mekanisme kepemilikan tanah yang tidak jelas
Jawab:
B. Benar, penyebab timbulnya permasalahan dalam bidang pertanahan antara lain kasus pertanahan yang bersifat administratif artinya masalah-masalah yang menyangkuttidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang diputuskan dan sesuai ketentuan yang berlaku, contohnya pemegang hak berubah kewargguagaraan, tumpang tindih pemegang hak (sertifikat ganda) alasannya yakni kekeliruan administrasi
9. Melalui Keputusan Presiden No 190 Tahun 1957 diatur lapangan pekerjaan Kementerian Agraria, yang pembentukannya melalui ….
A. UU No 21 Tahun 1961
B. PP No 24 Tahun 1997
C. Keppres No. 55 Tahun 1955
D. Surat Edaran Mendagri No. H. 20/5/7
Jawab:
C. Benar, Keppres No. 55 Tahun 1955 ialah dasar aturan dibentuknya Keputusan Presiden No 190 Tahun 1957
10. Yang dimaksud daftar buku tanah dalam PP No 10 Tahun 1961 yakni ….
A. kumpulan surat-surat ukur yang menguraikan keadaan, letak, luas serta batas-batas suatu bidang tanah yang haknya sudah didaftar
B. daftar hak-hak atas tanah, peralihan dan pembebanan dengan hak-hak lain
C. daftar tiruana tanah yang terdapat dalam suatu desa (tanah-tanah negara, tanah-tanah yang dipunyai dengan suatu hak, jalan-jalan, susukan air, dan lain-lain)
D. daftar nama orang-orang (dan tubuh hukum) yang memiliki sesuatu hak atas tanah (termasuk hak tanggungan) di kawasan kerja Kantor Pertanahan yang bersangkutan
Jawab:
B. Benar, yang dimaksud daftar buku tanah yakni daftar hak-hak atas tanah, peralihan dan pembebanan dengan hak-hak lain
11. Biaya registrasi tanah diatur dalam....
A. UU No 4 Tahun 1996
B. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun1992
C. Peraturan Menteri Agraria No 3 tahun 1995
D. PP No 10 Tahun 1961
Jawab:
B. Jawaban B benar alasannya yakni Biaya Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1992
12. Hak guna bangunan sanggup dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hal ini diatur dalam UUPA pasal....
A. 39
B. 40
C. 41
D. 45
Jawab:
A. Jawaban A benar alasannya yakni pasal 39 megatur tentang hak guna bangunan sanggup dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan
13. Hak dari pemegang Hak Pakai diatur dalam PP No. 40 Tahun 1996....
A. Pasal 52
B. Pasal 54
C. Pasal 55
D. Pasal 51
Jawab:
A. Jawaban A benar alasannya yakni hak dari pemegang Hak Pakai diatur dalam pasal 52 PP No. 40 Tahun 1996
14. Hak sewa untuk bangunan yakni hak sewa atas tanah orang lain yang dipakai untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Hal ini diatur dalam UUPA pasal....
A. 44 ayat 1
B. 47
C. 49
D. 48
Jawab:
A. Jawaban A benar alasannya yakni hak sewa untuk bangunan yakni hak sewa atas tanah orang lain yang dipakai untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa yang diatur dalam pasal 44 ayat 1 UUPA
15. Pedoman-pedoman Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya diatur dalam....
A. Inpres No. 9 Tahun 1973
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 15 Tahun 1975
C. Keputusan Presiden (Keppres) No. 55 Tahun 1993
D. Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 tahun 2005
Jawab:
A. Jawaban A benar alasannya yakni Inpres No 9 Tahun 1973 mengatur pedoman-pedoman pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya
16. Kalimat di bawah ini yang menawarkan pola sistem yang bersifat deskriptif yaitu....
A. Ini kendaraan beroda empat yang bisa mempersembahkan layanan transportasi yang ekonomik
B. Ini perlengkapan keamanan
C. Ini acara investasi yang akan meningkatkan dividen
D. Ini perlengkapan keamanan yang akan mencegah kecelakaan
Jawab:
B. Jawaban yang benar alasannya yakni Ini perlengkapan keamanan ialah kalimat deskriptif
17. Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pertanahan berdasarkan H.A.G. Sunendar adalah....
A. sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan – kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN
B. sistem isu berbasis komputer yang dipakai untuk memproses data spasial yang bergeo-referensi (berupa detail, fakta, kondisi, dan sebagainya) yang disimpan dalam suatu basis data dan berafiliasi dengan tiruana duduk kasus serta keadaan dunia nyata
C. alat menolong yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan berkaitan dengan aspek hukum, administratif dan ekonomi untuk memmenolong perencanaan dan pembangunan suatu wilayah
D. sistem pengadaan dan pelayanan data/informasi pertanahan pada suatu wilayah
Jawab:
A. Jawaban benar alasannya yakni Sistem Informasi Pertanahan berdasarkan H.A.G. Sunendar yakni sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan – kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN
18. Penggunaan tanah dibedakan berdasarkan jenis penggolongan yaitu....
1. pertanian, peternakan
2. pemukiman
3. jasa, instansi
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni penerapan tanah dibedakan berdasarkan jenis penggolongan yaitu pertanian, peternakan, pemukiman, jasa, instansi
19. Kewenangan pemerintah kawasan kabupaten/kota di dalam ijin membuka tanah adalah....
1. Menerima dan mengusut permintaan, mengusut lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan planning umum tata ruang wilayah kabupaten/kota
2. Menerbitkan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian penerapan izin membuka tanah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni kewenangan pemerintah kawasan kabupaten/kota di dalam ijin membuka tanah yakni mendapatkan dan mengusut permintaan, mengusut lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan planning umum tata ruang wilayah kabupaten/kota. menerbitkan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerapan izin membuka tanah
20. Tujuan kebijakan manajemen harus pula dioperasionalkan ke dalam aneka macam acara yang sanggup dipakai sebagai masukana untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu masukana tersebut yakni tersedianya peraturan perundang-undangan yang bisa menjabarkan aneka macam aspek dari orientasi kebijakan dan tujuannya melalui penetapan batas-batas kewenangan pemerintah berupa....
1. perumusan tanggung tanggapan pokok
2. pengembangan model kemitraan antara swasta dan pemerintah
3. derma hak asasi manusia
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar alasannya yakni perumusan tanggung tanggapan pokok dan pengembangan model kemitraan antara swasta dan pemerintah ialah penetapan batas kewenangan pemerintah
21. Direktorat Tata Guna Tanah melaksanakan kegiatan....
1. Menyusun planning teknis pemetaan tata guna tanah, pemetaan sistematis tata guna tanah, yang meliputi Penggunaan tanah kota, desa, detail, dan melaksanakan revisi-revisi, pemetaan kemampuan tanah dan pembuatan peta kerja
2. Penyusunan Rencana Tata Guna Tanah Kabupaten/Kota, monitoring lokasi kawasan miskin, pemetaan kota kecamatan
3. Perencanaan lokasi dan monitoring penghijauan, pemetaan topografi dan penerapan tanah daerah-daerah tertentu (transmigrasi, resettlement, dan lain-lain), anutan tata guna tanah, melaksanakan penilaian dan pelaporan dan perhitungan produktivitas tanah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni Direktorat Tata Guna Tanah melaksanakan kegiatan menyusun planning teknis pemetaan tata guna tanah, pemetaan sistematis tata guna tanah, yang meliputi pemetaan penerapan tanah kota, desa, detail, dan melaksanakan revisi-revisi, pemetaan kemampuan tanah dan pembuatan peta kerja, penyusunan Rencana Tata Guna Tanah Kabupaten/Kota, monitoring lokasi kawasan miskin, pemetaan kota kecamatan, perencanaan lokasi dan monitoring penghijauan, pemetaan topografi dan penerapan tanah daerah-daerah tertentu (transmigrasi, resettlement, dan lain-lain), anutan tata guna tanah, melaksanakan penilaian dan pelaporan dan perhitungan produktivitas tanah.
22. Dalam Perpres No. 65 tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemda yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemda meliputi....
1. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), susukan air minum/air membersihkan, susukan pemmembuangan air dan sanitasi, waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya
2. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal,fasilitas keselamatan umum, ibarat tanggul penanggulangan ancaman banjir, lahar, dan lain-lain bencana
3. tempat pemmembuangan sampah, cagar alam dan cagar budaya, pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni dalam Perpres No. 65 tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemda meliputi jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), susukan air minum/air membersihkan, susukan pemmembuangan air dan sanitasi, waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal, kemudahan keselamatan umum, ibarat tanggul penanggulangan ancaman banjir, lahar, dan lain-lain bencana, tempat pemmembuangan sampah, cagar alam dan cagar budaya, pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
23. Pengukuran dan pemetaan tanah meliputi....
1. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah, penetapan batas bidang-bidang tanah
2. Pengukuran dan Pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
3. Pembuatan Daftar Tanah, pembuatan Surat Ukur
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni pengukuran dan pemetaan tanah meliputi pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan Pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan Daftar Tanah, pembuatan Surat Ukur
24. Pendaftaran tanah ialah tahapan (proses) terpenting dan memiliki manfaat. Adapun secara hemat manfaat registrasi tanah yakni memiliki arti penting bagi....
1. kepastian pemilikan tanah
2. kepastian harga jual tanah dan kepastian jual beli
3. kepastian hak atas tanah
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar alasannya yakni secara hemat manfaat registrasi tanah yakni memiliki arti penting bagi kepastian pemilikan tanah, kepastian harga jual tanah, dan kepastian jual beli
25. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu....
1. hak milik dan hak guna usaha
2. hak guna bangunan dan hak guna pakai
3. hak sewa, hak membuka tanah, dan hak mengambil hasil hutan
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena. Hak atas Tanah yang bersifat tetap yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak mengambil hasil hutan
26. Beberapa bentuk penerapan atau pengusahaan tanah Hak milik oleh bukan pemiliknya, yaitu....
1. Hak milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna Bangunan, Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Pakai
2. Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai (Gadai Tanah)
3. Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni beberapa bentuk penerapan atau pengusahaan tanah Hak milik oleh bukan pemiliknya, yaitu Hak milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna Bangunan, Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian
27. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang hak untuk perpantidakboleh jangka waktu atau pembaruan Hak Guna Usaha, adala....
1. tanahnya masih diusahakan dengan hak sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemdiberian hak tersebut
2. syarat-syarat pemdiberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak
3. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang hak untuk perpantidakboleh jangka waktu atau pembaruan Hak Guna Usaha, yakni tanahnya masih diusahakan dengan hak sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemdiberian hak tersebut, syarat-syarat pemdiberian hak tesebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak
28. Sesuai peraturan dalam UUPA untuk Permohonan Hak Milik (atas tanah untuk bangunan), maka undangan ditujukan kepada....
1. Gubernur/Kepala Daerah, jikalau luas tanahnya 2.000 m2 atau kurang
2. Menteri Dalam Negeri, jikalau luas tanahnya lebih dari 2.000 m2
3. Bupati Kepala Daerah, jikalau luas tanahnya 100m2
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar alasannya yakni Untuk Permohonan Hak Milik (atas tanah untuk bangunan), maka undangan ditujukan kepada, Gubernur/Kepala Daerah, jikalau luas tanahnya 2.000 m2 atau kurang, Menteri Dalam Negeri, jikalau luas tanahnya lebih dari 2.000 m2
29. TAP MPR No. IX/2001 mengamanatkan bahwa Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip antara lain....
1. Memelihara keberlanjutan yang sanggup memdiberi manfaat optimal, baik untuk generasi kini maupun generasi menhadir, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat
2. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar kawasan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat aturan sopan santun dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam
3. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, kawasan provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat, dan individu
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni TAP MPR No IX/2001 mengamanatkan bahwa Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip antara lain memelihara keberlanjutan yang sanggup memdiberi manfaat optimal, baik untuk generasi kini maupun generasi menhadir, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar kawasan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat aturan sopan santun dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam, mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, kawasan provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat, dan individu
30. Tugas Camat dalam pelaksanaan landreform yakni memmenolong Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam kegiatan....
1. Penelitian terkena pemilikan, penerapan, dan penguasan tanah pertanian yang terkena land reform, penentuan cuilan tanah yang tetap, yang tetap dimiliki bekas pemilik dan tanah-tanah penelitian yang dikuasai oleh Pemerintah
2. Inventarisasi terkena tanah-tanah objek landreform, inventarisasi dan penelitian terkena para penggarap tanah objek landreform, mempersembahkan pertimbangan terkena penyelesaian sengketa landreform
3. Penelitian dan memilih prioritas bagi petani yang akan mendapatkan redistribusi tanah, pengumpulan data terkena pembayaran ganti kerugian atas tanah kelebihan dan absentee, mempersembahkan pertimbangan dalam pemdiberian izin pemindahan hak atas tanah pertanian
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni Tugas Camat dalam pelaksanaan landreform yakni memmenolong Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam kegiatan penelitian terkena pemilikan, penerapan, dan penguasan tanah pertanian yang terkena land reform, penentuan cuilan tanah yang tetap, yang tetap dimiliki bekas pemilik dan tanah-tanah penelitian yang dikuasai oleh Pemerintah, inventarisasi terkena tanah-tanah objek landreform, inventarisasi dan penelitian terkena para penggarap tanah objek landreform, mempersembahkan pertimbangan terkena penyelesaian sengketa landreform, penelitian dan memilih prioritas bagi petani yang akan mendapatkan redistribusi tanah, pengumpulan data terkena pembayaran ganti kerugian atas tanah kelebihan dan absentee, mempersembahkan pertimbangan dalam pemdiberian izin pemindahan hak atas tanah pertanian
31. Pembebasan hak atas tanah....
1. dibuktikan secara tertulis
2. tidak dituntut adanya sertifikat otentik
3. tidak harus secara tertulis
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar alasannya yakni Pembebasan hak atas tanah harus dibuktikan secara tertulis, tidak dituntut adanya sertifikat otentik
32. Menurut PP N0 65 Tahun 2006, pelepasan hak atas tanah dilakukan bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang dengan tahapan....
1. instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi
2. yang berhak atas ganti rugi membuat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tumbuhan dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah
3. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni pelepasan hak atas tanah dilakukan bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang dengan tahapan instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi, yang berhak atas ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tumbuhan dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah
33. Peralihan Hak Guna Bangungan alasannya yakni jual beli harus dilakukan dengan sertifikat yang dibuat oleh PPAT kecuali jual beli melalui....
1. lelang, tukar menukar
2. penyertaan dalam modal
3. hibah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar
karena Peralihan Hak Guna Bangungan alasannya yakni jual beli harus dilakukan dengan sertifikat yang dibuat oleh PPAT kecuali jual beli melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah.
34. Tanah Indonesia kemungkinan ada yang belum pernah didaftar dan belum wajib didaftar. Tanah tersebut sanggup dibuatkan aktanya tanpa harus mengurus lebih lampau sertifikatnya Berkaitan dengan hal tersebut kepada PPAT yang akan membuat aktanya harus diserahkan....
1. Surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan yang menyatakan, bahwa hak atas tanah itu belum memiliki sertifikat
2. Surat bukti pembayaran biaya registrasi jual beli
3. Surat undangan dari lurah setempat
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar
karena kepada PPAT yang akan membuat sertifikat untuk tanah yang belum didaftar dan belum wajib didaftar harus diserahkan Surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum memiliki sertifikat, Surat bukti pembayaran biaya registrasi jual beli
35. Pemerintah berusaha biar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga dapat....
1. meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat
2. menjamin bagi setiap masyarakat negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, bagi diri sendiri, maupun keluarganya
3. menyelamatkan dari penebangan hutan secara ilegal
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar
karena perjuangan dalam lapangan agrarian harus diatur oleh pemerintah biar sanggup meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat, menjamin bagi setiap masyarakat negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, bagi diri sendiri, maupun keluarganya
36. Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, UU No. 26 tahun 2007 mengamanatkan....
1. perlunya dilakukan penataan ruang yang sanggup mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan
2. bisa mewujudkan keterpaduan penerapan sumber daya alam dan sumber daya buatan
3. sanggup mempersembahkan derma terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akhir memanfaatkan ruang
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni amanat yang ada dalam UU No 26 Tahun 2007 adalahperlunya dilakukan penataan ruang yang sanggup mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, bisa mewujudkan keterpaduan penerapan sumber daya alam dan sumber daya buatan, sanggup mempersembahkan derma terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akhir memanfaatkan ruang
37. Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah yakni memuat planning penyediaan dan memanfaatkan....
1. ruang terbuka hijau
2. ruang terbuka nonhijau
3. pramasukana dan masukana jaenteng pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang penyelamatan bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah sebagai sentra pelayanan sosial ekonomi dan sentra pertumbuhan wilayah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kota yakni memuat planning penyediaan dan memanfaatkan ruang terbuka hijau, ruang terbuka nonhijau, pramasukana dan masukana jaenteng pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang penyelamatan bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai sentra pelayanan sosial ekonomi dan sentra pertumbuhan wilayah
38. Yang dimaksud konsolidasi tanah adalah....
1. salah satu model pembangunan di bidang pertanahan, meliputi wilayah perkotaan dan wilayah pertanian
2. bertujuan mengoptimalkan penerapan tanah dalam relasi dengan memanfaatkan, peningkatan produktivitas, dan konservasi bagi kelestarian lingkungan
3. diatur dalam pasal 14 UUPA
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni konsolidasi tanah yakni salah satu model pembangunan di bidang pertanahan, meliputi wilayah perkotaan dan wilayah pertanian, bertujuan mengoptimalkan penerapan tanah dalam relasi dengan memanfaatkan, peningkatan produktivitas, dan konservasi bagi kelestarian lingkungan, diatur dalam pasal 14 UUPA
39. Tujuan dilakukan konsolidasi tanah antara lain....
1. Terselenggaranya tertib penguasaan tanah dalam pemilikan dan penerapannya sehingga sanggup menunjang acara nasional landreform
2. Kemantapan politik dengan menghilangkan keresahan di bidang pemukiman, alasannya yakni terdapat keserasian hidup dalam lingkungan, contohnya adanya kemudahan bagi kehidupan ibarat pendidikan dan kesehatan
3. Pengendalian harga tanah serta sekaligus menghilangkan peluang perjuangan spekulasi
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar
karena tujuan dilakukan konsolidasi tanah yakni terselenggaranya tertib penguasaan tanah dalam pemilikan dan penerapannya sehingga sanggup menunjang acara nasional landreform, kemantapan politik dengan menghilangkan keresahan di bidang pemukiman, alasannya yakni terdapat keserasian hidup dalam lingkungan, contohnya adanya kemudahan bagi kehidupan ibarat pendidikan dan kesehatan, pengendalian harga tanah serta sekaligus menghilangkan peluang perjuangan spekulasi
40. Fatwa tata guna tanah meliputi penilaian terhadap....
1. Keadaan penerapan tanah, kemampuan tanah
2. Persediaan air, kemungkinan imbas penerapan tanah terhadap kawasan sekitarnya
3. Rencana Induk dan Denah Perusahaan, aspek-aspek sosial ekonomi penggarapan tanah dan asas-asas tata guna tanah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar
karena Fatwa tata guna tanah meliputi penilaian terhadap keadaan penerapan tanah, kemampuan tanah, persediaan air, kemungkinan imbas penerapan tanah terhadap kawasan sekitarnya, Rencana Induk dan Denah Perusahaan, aspek-aspek sosial ekonomi penggarapan tanah dan asas-asas tata guna tanah
41. melaluiataubersamaini melaksanakan asas dan tujuan yang terkandung dalam pelaksanaan penatagunaan tanah, dengan sendirinya diharapkan akan tercapai tertib aturan pertanahan yang meliputi tertib penerapan tanah yang diarahkan untuk....
1. Menumbuhkan pengertian terkena arti penting penerapan tanah secara berencana dan sesuai dengan kemampuan tanah
2. Menyusun planning penerapan kawasan tingkat nasional dan daerah
3. Menyusun petunjuk teknis tentang peruntukan dan penerapan tanah pedesaan dan perkotaan serta mekanisme pembuatan planning tata guna tanah, melaksanakan survei sebagai materi pembuatan peta penerapan tanah dan peta daerah-daerah kritis
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni tertib aturan pertanahan yang meliputi tertib penerapan tanah yang diarahkan untuk menumbuhkan pengertian terkena arti penting penerapan tanah secara berencana dan sesuai dengan kemampuan tanah, menyusun planning penerapan kawasan tingkat nasional dan kawasan dan menyusun petunjuk teknis tentang peruntukan dan penerapan tanah pedesaan dan perkotaan serta mekanisme pembuatan planning tata guna tanah, melaksanakan survei sebagai materi pembuatan peta penerapan tanah dan peta daerah-daerah kritis
42. Menurut Mudrick dan Ross yang dimaksud dengan sistem yakni sehimpunan unsur yang....
1. melaksanakan sesuatu kegiatan atau menyusun denah atau tatacara
2. melaksanakan sesuatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan
3. dilakukan dengan cara mengolah data dan/atau energi dan/atau barang (benda) di dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan isu dan /atau energi dan/atau barang
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni berdasarkan Mudrick dan Ross yang dimaksud dengan sistem yakni sehimpunan unsur yang melaksanakan sesuatu kegiatan atau menyusun denah atau tatacara, melaksanakan sesuatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan dan dilakukan dengan cara mengolah data dan/atau energi dan/atau barang (benda) di dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan isu dan /atau energi dan/atau barang
43. Keuntungan dengan dilaksanakannya otomatisasi kearsipan dalam manajemen pertanahan dengan media computer system antara lain....
1. Arsip yang disimpan cukup baik, waktu penyimpanan sangat cepat dan kondusif dengan jumlah lembaran arsip yang banyak
2. Proses inovasi kembali cepat dan tepat, waktu cetak cepat
3. Pemakaian isu arsip sanggup dilakukan secara bersamaan baik untuk satu unit pengolah maupun terintegrasi dengan unit pengolah lainnya, keamanan cukup terjamin dengan kenyamanan yang sangat bahagia
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni laba dengan dilaksanakannya otomatisasi kearsipan dengan media computer system antara lain arsip yang disimpan cukup baik, waktu penyimpanan sangat cepat dan kondusif dengan jumlah lembaran arsip yang banyak, proses inovasi kembali cepat dan tepat, waktu cetak cepat, pemakaian isu arsip sanggup dilakukan secara bersamaan baik untuk satu unit pengolah maupun terintegrasi dengan unit pengolah lainnya, keamanan cukup terjamin dengan kenyamanan yang sangat bahagia
44. Data yang disimpan dalam basis data dan dikelola oleh data base management system (DBMS) akan melalui beberapa tahap pemrosesan. Tahapan tersebut adalah....
1. INTERNAL VIEW, yang dipersoalkan di sini yakni bagaimana komputer melihat data
2. CONCEPTUAL VIEW, yang dipersoalkan disini yakni bagaimana desainer/pemrogram/administrator basis data melihat data
3. EXTERNAL VIEW, yang dipersoalkan di sini yakni bagaimana pengguna (user) melihat data untuk keperluannya (aplikasi)
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni tahap pemrosesan terhadap data yang disimpan INTERNAL VIEW, yang dipersoalkan di sini yakni bagaimana komputer melihat data, CONCEPTUAL VIEW, yang dipersoalkan disini yakni bagaimana desainer/pemrogram/administrator basis data melihat data, EXTERNAL VIEW, yang dipersoalkan di sini yakni bagaimana pengguna (user) melihat data untuk keperluannya (aplikasi)
45. Keputusan Menteri Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara No 06/1995 menguraikan bahwa pelayanan yang baik harus mengandung hal-hal yang baik yaitu....
1. kesederhanaan, kejelasan dan Kepastian Keamanan
2. keterbukaan, efisien, ekonomis
3. keadilan yang merata, ketetapan waktu, kuantitatif pelayanan
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar alasannya yakni pelayanan yang baik meliputi kesederhanaan, kejelasan dan Kepastian Keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata, ketetapan waktu, kuantitatif pelayanan
Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADPU4335
Soal yang kami bagikan ini tak spesialuntuk dalam bentuk artikel saja, namun kami juga sudah menyiapkan soal-soal ini dalam bentuk dokumen PDF yang mana bisa Anda unduh pribadi untuk nanti Anda cetak dan pelajari di rumah, jadi Anda tidak perlu repot untuk melaksanakan copy-paste artikel ini. Nah diberikut ini bisa Anda Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADPU4335 Administrasi Pertanahan, diberikut silahkan klik link dibawah ini.melaluiataubersamaini mempelajari soal-soal tes ibarat ini tentu Anda akan lebih siap dalam menghadapi ujian nantinya. Kami berharap soal yang kami bagikan pada blog Soal Uas UT ini bisa memmenolong Anda dalam mempelajari materi-materi pada modul Anda.
Sekian artikel kami tentang Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADPU4335 Administrasi Pertanahan, semoga bermanfaa untuk Anda. Jangan lupa untuk merekomendasikan blog kami pada kawan Anda dan membuatkan artikel kami ke sosial media dengan cara klik tombol share dibawah. Jika Anda mengalami kesusahan atau ada hal yang ingin Anda tanyakan, silahkan sampaikan pada kami melalui halaman Contact kami, semoga bermanfaa terima kasih.
