pustamun.blogspot.com - Ujian Nasional pada 2017 akan dihapus oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjiir. Sebenarnya tentang peniadaan UN sudah digulirkan semenjak lama. Bahkan para pakar pendidikan semenjak pertama mula sudah menolak pelaksnaan UN. Ketika pertama kuliah pun, pada 2009 saya sudah diajak untuk menolak pelaksaan UN oleh dosen pengampu mata kuliah Pengantar Teori Pendidikan.
Pada waktu itu, Dr. Sulthon, (sekarang sudah Prof. Sulthon), pengampu mata kuliah di FKIP Universitas Jember menandakan panjang lebar alasan mengapa UN tidak layak dilaksanakan. Mulai dari alasan ketidak-adilan, ketidak-merataaan, kecurangan, dan yang paling penting yakni 'TIDAK MENDIDIK'.
Pelaksanaan UN tidak adil sebab standar yang didiberikan sama antara sekolah satu dengan sekolah lain padahal standar mutu pendidikannya tidak sama. Jangankan membandingkan sekolah di Jawa dan Luar Jawa, membandingakan sekolah yang ada di kota yang sama bisa sangat tidak sama.
Alasan yang paling penting, alasan tidak mendidik karena, pelajar spesialuntuk latihan untuk mengerjakan soal. Latihan soal tidak mengakibatkan seorang pelajar menjadi pintar, insan itu dididik, bukan dilatih. Yang bisa dilatih dan paham spesialuntuk hewan, melalui pembiasaan-pembiasaan. Jika insan spesialuntuk dilatih untuk mengerjakan soal dengan trik dan tips, mungkin beliau bisa mengerjakan soal dengan nilai terbaik (lulus) tetapi belum memahami esensi pembelajaran yang bekerjsama sangat penting.
Selama ini, pelaksanaan UN yang spesialuntuk menekankan pada nilai semata-mata spesialuntuk dipakai untuk membusungkan dada. Ini lho nilaiku bagus. Atau justru membuat akseptor didik menjaddi depresi sebab nilainya jelek. Pelaksanaan UN pada 2016 yang sudah tidak dipakai sebagai teladan kelulusanmendapat apresiasi dari banyak pihak. Bagaimana bila dihapus?
Salah satu alasan peniadaan UN, sebab pemetaan tidak harus dilakukan setiap tahun. Memang, hasil UN tahun 2016 seharusnya sudah bisa dijadikan alat untuk memetakan kondisi pendidikan di Indonesia. Wilayah mna yang perlu ditingkatkan, wilayaha mana yang perlu dimenolong, dan wilayah mana yang sudah dirasa cukup berdikari dan sudah berkarakter.
Kosekuensi dihapusnya UN pada 2017 memiliki pengaruh domino. Konsekuensi pertama, biaya pendidikan dalam hal biaya operasinal pelaksaan UN bisa diminimalkan.
Pada waktu itu, Dr. Sulthon, (sekarang sudah Prof. Sulthon), pengampu mata kuliah di FKIP Universitas Jember menandakan panjang lebar alasan mengapa UN tidak layak dilaksanakan. Mulai dari alasan ketidak-adilan, ketidak-merataaan, kecurangan, dan yang paling penting yakni 'TIDAK MENDIDIK'.
Pelaksanaan UN tidak adil sebab standar yang didiberikan sama antara sekolah satu dengan sekolah lain padahal standar mutu pendidikannya tidak sama. Jangankan membandingkan sekolah di Jawa dan Luar Jawa, membandingakan sekolah yang ada di kota yang sama bisa sangat tidak sama.
Alasan yang paling penting, alasan tidak mendidik karena, pelajar spesialuntuk latihan untuk mengerjakan soal. Latihan soal tidak mengakibatkan seorang pelajar menjadi pintar, insan itu dididik, bukan dilatih. Yang bisa dilatih dan paham spesialuntuk hewan, melalui pembiasaan-pembiasaan. Jika insan spesialuntuk dilatih untuk mengerjakan soal dengan trik dan tips, mungkin beliau bisa mengerjakan soal dengan nilai terbaik (lulus) tetapi belum memahami esensi pembelajaran yang bekerjsama sangat penting.
Selama ini, pelaksanaan UN yang spesialuntuk menekankan pada nilai semata-mata spesialuntuk dipakai untuk membusungkan dada. Ini lho nilaiku bagus. Atau justru membuat akseptor didik menjaddi depresi sebab nilainya jelek. Pelaksanaan UN pada 2016 yang sudah tidak dipakai sebagai teladan kelulusanmendapat apresiasi dari banyak pihak. Bagaimana bila dihapus?
Salah satu alasan peniadaan UN, sebab pemetaan tidak harus dilakukan setiap tahun. Memang, hasil UN tahun 2016 seharusnya sudah bisa dijadikan alat untuk memetakan kondisi pendidikan di Indonesia. Wilayah mna yang perlu ditingkatkan, wilayaha mana yang perlu dimenolong, dan wilayah mana yang sudah dirasa cukup berdikari dan sudah berkarakter.
Kosekuensi dihapusnya UN pada 2017 memiliki pengaruh domino. Konsekuensi pertama, biaya pendidikan dalam hal biaya operasinal pelaksaan UN bisa diminimalkan.
