Soal Ujian UT (Universitas Terbuka) Ilmu Pemerintahan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah lengkap dengan kunci jawabanan kami bagikan untuk Anda Mahasiswa FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) non Pendas yang kini ini sedang menempuh pendidikan pada semester 4. Pada postingan kami sebelumnya kami sudah banyak sekali Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4317 Birokrasi Indonesia, kami konsisten membangun blog Soal UAS UT sebagai wadah untuk membagikan kumpulan soal-soal ujian final semester Universitas Terbuka. Tak spesialuntuk Soal Ujian UT saja, kami juga mempersembahkan banyak sekali hal lainnya terkait kiprah Anda sebagai Mahasiswa Universitas Terbuka, menyerupai Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan dan banyak sekali Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang sudah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih digampangkan dalam mempelajari isi bahan pada modul. Mempelajari soal-soal menyerupai ini yang sudah dilengkapi dengan kunci jawabanan dan pembahasan soal tentu akan menghemat waktu Anda. Tak jarang soal yang Anda pelajari akan sama persis keluar pada waktu ujian nantinya, hal ini alasannya tiruana soal yang kami bagikan ini tak lepas dari bahan yang ada pada modul Anda.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 4 lainnya:
Tentunya Anda akan sangat digampangkan dengan adanya soal menyerupai ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, alasannya dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabanannya. Kaprikornus Anda sangat digampangkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda.
Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Pemerintahan ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.
Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian final semester nantinya.
A. Organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
B. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah
C. Organisasi yang memimpin pelaksanaan aktivitas pemerintahan
D. Wilayah pemerintahan atau kawasan otonom dalam konteks Indonesia
Jawab:
B. benar, ialah pengertian pemerintahan kawasan sebagai pemerintahan lokal
2. Karakteristik local state government antara lain …
A. Hubungan pusat dengan kawasan spesialuntuk korelasi pengawasan
B. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pegawai daerah
C. Penyelenggaraan urusan didanai dari sumber keuangan sendiri
D. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas
Jawab:
D. benar, ialah karakteristik local state government
3. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur kawasan dalam lingkungannya sebagai perjuangan untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara ialah…
A. Desentralisasi fungsional
B. Desentralisasi jabatan
C. Desentralisasi kenegaraan
D. Desentralisasi teritorial
Jawab:
C. benar, ialah penyerahan kekuasaan untuk mengatur kawasan dalam lingkungannya
4. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang dipakai ialah …
A. nyata
B. luas
C. bertanggung jawaban
D. desentralisasi
Jawab:
A. benar, untuk menangani suatu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada.
5. Jika urusan yang diserahkan kepada kawasan diperinci secara tegas, maka fatwa rumah tangga yang dipakai ialah …
A. riil
B. luas
C. formil
D. materiil
Jawab:
D. benar, urusan yang diserahkan kepada kawasan diperinci secara tegas
6. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di kawasan secara operasional ialah …
A. menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
B. melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945
C. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
D. menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan menuju good governance
Jawab:
C. benar, ialah tujuan secara operasional
7. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai …
A. kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan
B. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya
C. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
D. kemampuan untuk memaksakan kehendak
Jawab:
C. benar, ialah kewajiban vertikal
8. Jika pemerintah kawasan mempunyai suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model korelasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kawasan yang dipakai ialah model …
A. agensi
B. interaksi
C. otonomi relatif
D. partnership
Jawab:
D. benar, dalam model ini pemerintah kawasan mempunyai kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan
9. Kriteria internal dalam pertolongan urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan antara lain …
A. akuntabilitas pemerintah daerah
B. potensi daerah
C. perimbangan antardaerah
D. eksternalitas antardaerah
Jawab:
D. benar, ialah kriteria internal
10. Jika urusan kawasan ditentukan secara limitatif, maka pendekatan pertolongan kewenangan yang dipakai adalah…
A. agency
B. ultravires
C. general competence
D. open en arrangement
Jawab:
B. benar, pada pendekatan ini, urusan kawasan ditentukan secara limitatif
11. Agar organisasi pemerintah kawasan sanggup dibedakan antara satuan organisasi yang melaksanakan kiprah pokok dengan kiprah penunjang, maka asas yang dipakai dalam penyusunan organisasi pemerintah kawasan ialah …
A. akordion
B. keluwesan
C. pendelegasian wewenang
D. jalur dan staf
Jawab:
D. benar, asas ini memilih bahwa dalam penyusunan organisasi harus dibedakan antara satuan organisasi pelaksana kiprah pokok dan kiprah penunjang
12. Unsur pelaksana otonomi kawasan pada pemerintah kawasan ialah …
A. sekretariat daerah
B. inspektorat daerah
C. dinas daerah
D. forum teknis daerah
Jawab:
C. benar, ialah unsur pelaksana otonomi daerah
13. Jenis analisis jabatan yang bertujuan untuk memilih nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi ialah …
A. job analysis for setting rates
B. job analysis for pembinaan purposes
C. job analysis for personnel spesification
D. job analysis for method improvements
Jawab:
A. benar, untuk memilih nilai masing-masing jabatan
14. Gaji dan tuntidakboleh pegawai negeri sipil kawasan dibebankan pada APBD yang bersumber dari…
A. dana alokasi umum
B. dana alokasi khusus
C. dana perimbangan
D. dana darurat
Jawab:
A. benar, penghasilan dan tuntidakboleh pegawai negeri sipil kawasan bersumber dari dana alokasi umum
15. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku PNS Daerah biar bisa melaksanakan kiprah pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …
A. Diklat dalam Jabatan
B. Diklat Prajabatan
C. Diklat Fungsional
D. Pengembangan melalui Transfer
Jawab:
A. benar, Diklat ini untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan dan perilaku PNS Daerah
16. PNS Daerah antara lain bertugas pada instansi …
A. Kantor Pelayanan Pajak
B. Kantor Urusan Agama
C. Dinas Pendidikan
D. Pengadilan Negeri
Jawab:
C. benar, ialah PNS Daerah
17. Jabatan structural eselon IIa pada perangkat kawasan provinsi antara lain…
A. Kepala biro
B. Kepala dinas
C. Kepala kantor
D. Direktur RSUD
Jawab:
B. benar, ialah eselon II a
18. Setiap penerimaan kawasan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali ialah …
A. Penerimaan daerah
B. Pendapatan daerah
C. Pembiayaan daerah
D. Pembelanjaan daerah
Jawab:
C. benar, ialah peneimaan kawasan yang perlu dibayar kembali
19. APBD ialah alat politik, jikalau dipakai untuk …
A. mengendalikan efisiensi pengeluaran
B. memilih indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
C. menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
D. memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut
Jawab:
D. benar, APBD ialah alat politik
20. Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses penyusunan APBD ialah …
A. mengumpulkan system isu akuntansi
B. membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan
C. mencari argumen yang rasional ihwal pendapatan dan pengeluaran daerah
D. mengukur kinerja pemerintah kawasan dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan
Jawab:
B. benar, ialah tahap budget preparation
21. Fungsi DPRD untuk membuat peraturan kawasan bersama kepala kawasan ialah fungsi ...
A. angket
B. budget
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
D. benar,ialah fungsi DPRD untuk membuat Perda bersama kepala daerah
22. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan perda ialah hak ......
A. angket
B. inisiatif
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
B. benar, ialah hak DPRD untuk mengajukan rancangan Perda
23. Alat kelengkapan DPRD yang bertugas mengulas perkara besar yang akan diputuskan DPRD ialah ...
A. Komisi DPRD
B. Panitia Musyawarah
C. Fraksi DPRD
D. Badan Kehormatan
Jawab:
B. benar, antara lain bertugas mengulas perkara yang akan diputuskan DPRD
24. Fraksi DPRD antara lain mempunyai kiprah ...
A. mendapatkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
B. mengamati watak dan moral anggota DPRD
C. mempersembahkan masukan dan pendapat kepada pimpinan DPRD
D. mengkaji dan mengulas APBD yang diajukan kepala daerahJawab:
A. benar, ialah kiprah fraksi
25. Fungsi yang dilakukan oleh Pemda dalam rangka memandirikan masyarakat, antara lain ...
A. memmenolong perkreditan
B. mempersembahkan penyuluhan
C. menata lingkungan
D. mengurus fakir miskin
Jawab:
B. benar, ialah fungsi pemberdayaan
26. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemda antara lain ialah ...
A. pengaturan pedagang kaki lima
B. derma dari banjir
C. pemeliharaan hutan
D. pasar
Jawab:
C. benar, ialah fungsi pelayanan publik
27. Metode pelayanan masyarakat yang sanggup dipakai unruk pelayanan yang bersifat unik menyerupai pencemaran ialah metode ...
A. monopoli
B. mandiri
C. terpadu
D. kontrak
Jawab:
D. benar, untuk pelayanan yang bersifat unik
28. Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat sanggup dipakai untuk jenis pelayanan ...
A. penerbitan surat ijin mendirikan bangunan
B. pembuatan taman rekreasi
C. pembangunan pembangkit listrik
D. pemdiberian tanah untuk bangunan sekolah
Jawab:
A. benar, memakai sistem terpadu
29. Kendala dalam mempersembahkan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari imbas lingkungan birokrasi antara lain ...
A. kesentidakboleh pemerintah dan masyarakat
B. keterampilan birokrat
C. kepekaan birokrat
D. keterbukaan pemerintah
Jawab:
D. benar, hambatan yang bersumber dari imbas lingkungan birokrasi
30. Pengawasan yang efektif antara lain mempunyai karakteristik edukatif, maksudnya ialah ...
A. mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari planning tiruanla
B. mempersembahkan derma bagi yang tidak salah
C. membimbing biar pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya
D. menindak terhadap hal-hal yang negatif
Jawab:
C. benar, ialah ciri pengawasan yang bersifat edukatif
31. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi ialah pengawasan ...
A. internal
B. eksternal
C. langsung
D. tidak langsung
Jawab:
C. benar, ialah pengawasan dengan meninjau langsung
32. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan kawasan antara lain ...
A. ratifikasi pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
B. penghapusan peraturan daerah
C. pemberlakuan standar pelayanan minimal
D. penilaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Jawab:
B. benar, ialah pengawasan represif
33. Inspektorat kabupaten ialah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan kawasan yang bertugas melaksanakan pengawasan dalam hal ...
A. pelaksanaan urusan pemerintahan di kawasan kabupaten
B. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kawasan kabupaten
C. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
D. pelaksanaan deserius dan kiprah pemmenolongan
Jawab:
A. benar, ialah kiprah inspektorat kabupaten
34. Out put investigasi keuangan yang dilakukan oleh BPK ialah ...
A. kesimpulan
B. rekomendasi
C. temuan
D. opini
Jawab:
D. benar, ialah out put investigasi keuangan
35. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang orisinil Papua ialah ...
A. Majelis Rakyat Papua
B. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
C. Lembaga Adat
D. dewan perwakilan rakyat Kabupaten
Jawab:
A. benar, ialah penyalur aspirasi hak orang orisinil Papua
36. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat ialah ...
A. Majelis Permusyawaratan Ulama
B. Mahkamah Syariah
C. Lembaga Wali Nanggroe
D. Lembaga Adat
Jawab:
D. benar, forum ini berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat Aceh
37. Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih diseriuskan pada tingkat ...
A. kota
B. kabupaten
C. kabupaten/kota administratif
D. provinsi
Jawab:
D. benar, provinsi mempunyai hak otonomi
38. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, pembentukan DPRD di Daerah Istimewa Jogjakarta dilakukan melalui mekanisme...
A. pengangkatan oleh sultan
B. pengangkatan langsung
C. pemilihan umum
D. permufakatan rakyat
Jawab:
C. benar,Undang-undang ini memilih bahwa pembentukan DPRD dilakukan melalui Pemilu
Petunjuk Pilihlah:
A. jikalau jawabanan 1 dan 2 benar
B. jikalau jawabanan 1 dan 3 benar
C. jikalau jawabanan 2 dan 3 benar
D. jikalau jawabanan 1, 2, dan 3 benar
39. Pembagian urusan pemerintahan kepada pemerintah kawasan dilakukan melalui prosedur …
1. penyerahan
2. pengakuan
3. pemmenolongan
Jawab:
A. benar, pertolongan urusan dilaksanakan melalui prosedur penyerahan atau pengakuan
40. Urusan wajib pemerintah kawasan kabupaten antara lain …
1. pertanian
2. pendidikan
3. perumahan
Jawab:
C. benar, pendidikan dan perumahan ialah urusan wajib
41. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan organisasi pemerintah kawasan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah …
1. keuangan
2. kebutuhan daerah
3. cakupan tugas
Jawab:
D. benar, faktor yang perlu dipertimbangkan keuangan, kebutuhan kawasan dan cakupan tugas
42. Tujuan pembuatan struktur organisasi pemerintah kawasan antara lain …
1. mengorganisasikan sumber daya
2. menunjang taktik organisasi
3. menyiapkan suksesi
Jawab:
D. benar, tujuan pembuatan struktur organisasi bukan spesialuntuk mengorganisasikan sumber daya dan menunjang taktik organisasi tetapi juga menyiapkan suksesi
43. Aktivitas yang dilaksanakan dalam sistem kepegawaian kawasan mencakup ...
1. perencanaan
2. pengpenghasilanan
3. pemberhentian
Jawab:
D. benar, sistem kepegawaian kawasan bukan spesialuntuk melaksanakan perencanaan dan pengpenghasilanan tetapi juga pemberhentian
44. Lain-lain pendapatan kawasan yang sah berdasarkan jenis pendapatannya terdiri dari ...
1. dana alokasi khusus
2. dana darurat
3. hibah
Jawab:
C. benar, lain-lain pendapatan kawasan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat,sedangkan dana alokasi khusus ialah dana perimbangan
45. Bentuk pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah kawasan mencakup pengawasan atas pelaksanaan ...
1. peraturan daerah
2. anggaran daerah
3. kebijakan pemerintah daerah
Jawab:
D. benar, pengawasan DPRD bukan spesialuntuk terhadap peraturan kawasan dan anggaran kawasan tetapi juga terhadap kebijakan pemerintah daerah
Jika Anda mengalami kesusahan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, tidakboleh sungkan untuk pribadi menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat memmenolong Anda dalam memahami bahan dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian final semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah, semoga soal ini sanggup memmenolong Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca banyak sekali soal lainnya spesialuntuk di blog soal uas ut, dan tidakboleh lupa untuk merekomendasikan blog ini pada mitra Anda yang lainnya dan membuatkan artikel ini ke sosial media, terima kasih.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 4 lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4317 Birokrasi Indonesia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4309 Manajemen Konflik
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4427 Sosiologi Pemerintahan
Tentunya Anda akan sangat digampangkan dengan adanya soal menyerupai ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, alasannya dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabanannya. Kaprikornus Anda sangat digampangkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda.
Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Pemerintahan ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian final semester nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214
1. Jika pemerintahan kawasan diartikan sebagai pemerintahan lokal, maka pemerintahan kawasan ialah …A. Organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
B. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah
C. Organisasi yang memimpin pelaksanaan aktivitas pemerintahan
D. Wilayah pemerintahan atau kawasan otonom dalam konteks Indonesia
Jawab:
B. benar, ialah pengertian pemerintahan kawasan sebagai pemerintahan lokal
2. Karakteristik local state government antara lain …
A. Hubungan pusat dengan kawasan spesialuntuk korelasi pengawasan
B. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pegawai daerah
C. Penyelenggaraan urusan didanai dari sumber keuangan sendiri
D. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas
Jawab:
D. benar, ialah karakteristik local state government
3. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur kawasan dalam lingkungannya sebagai perjuangan untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara ialah…
A. Desentralisasi fungsional
B. Desentralisasi jabatan
C. Desentralisasi kenegaraan
D. Desentralisasi teritorial
Jawab:
C. benar, ialah penyerahan kekuasaan untuk mengatur kawasan dalam lingkungannya
4. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang dipakai ialah …
A. nyata
B. luas
C. bertanggung jawaban
D. desentralisasi
Jawab:
A. benar, untuk menangani suatu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada.
5. Jika urusan yang diserahkan kepada kawasan diperinci secara tegas, maka fatwa rumah tangga yang dipakai ialah …
A. riil
B. luas
C. formil
D. materiil
Jawab:
D. benar, urusan yang diserahkan kepada kawasan diperinci secara tegas
6. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di kawasan secara operasional ialah …
A. menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
B. melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945
C. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
D. menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan menuju good governance
Jawab:
C. benar, ialah tujuan secara operasional
7. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai …
A. kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan
B. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya
C. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
D. kemampuan untuk memaksakan kehendak
Jawab:
C. benar, ialah kewajiban vertikal
8. Jika pemerintah kawasan mempunyai suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model korelasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kawasan yang dipakai ialah model …
A. agensi
B. interaksi
C. otonomi relatif
D. partnership
Jawab:
D. benar, dalam model ini pemerintah kawasan mempunyai kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan
9. Kriteria internal dalam pertolongan urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan antara lain …
A. akuntabilitas pemerintah daerah
B. potensi daerah
C. perimbangan antardaerah
D. eksternalitas antardaerah
Jawab:
D. benar, ialah kriteria internal
10. Jika urusan kawasan ditentukan secara limitatif, maka pendekatan pertolongan kewenangan yang dipakai adalah…
A. agency
B. ultravires
C. general competence
D. open en arrangement
Jawab:
B. benar, pada pendekatan ini, urusan kawasan ditentukan secara limitatif
11. Agar organisasi pemerintah kawasan sanggup dibedakan antara satuan organisasi yang melaksanakan kiprah pokok dengan kiprah penunjang, maka asas yang dipakai dalam penyusunan organisasi pemerintah kawasan ialah …
A. akordion
B. keluwesan
C. pendelegasian wewenang
D. jalur dan staf
Jawab:
D. benar, asas ini memilih bahwa dalam penyusunan organisasi harus dibedakan antara satuan organisasi pelaksana kiprah pokok dan kiprah penunjang
12. Unsur pelaksana otonomi kawasan pada pemerintah kawasan ialah …
A. sekretariat daerah
B. inspektorat daerah
C. dinas daerah
D. forum teknis daerah
Jawab:
C. benar, ialah unsur pelaksana otonomi daerah
13. Jenis analisis jabatan yang bertujuan untuk memilih nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi ialah …
A. job analysis for setting rates
B. job analysis for pembinaan purposes
C. job analysis for personnel spesification
D. job analysis for method improvements
Jawab:
A. benar, untuk memilih nilai masing-masing jabatan
14. Gaji dan tuntidakboleh pegawai negeri sipil kawasan dibebankan pada APBD yang bersumber dari…
A. dana alokasi umum
B. dana alokasi khusus
C. dana perimbangan
D. dana darurat
Jawab:
A. benar, penghasilan dan tuntidakboleh pegawai negeri sipil kawasan bersumber dari dana alokasi umum
15. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku PNS Daerah biar bisa melaksanakan kiprah pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …
A. Diklat dalam Jabatan
B. Diklat Prajabatan
C. Diklat Fungsional
D. Pengembangan melalui Transfer
Jawab:
A. benar, Diklat ini untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan dan perilaku PNS Daerah
16. PNS Daerah antara lain bertugas pada instansi …
A. Kantor Pelayanan Pajak
B. Kantor Urusan Agama
C. Dinas Pendidikan
D. Pengadilan Negeri
Jawab:
C. benar, ialah PNS Daerah
17. Jabatan structural eselon IIa pada perangkat kawasan provinsi antara lain…
A. Kepala biro
B. Kepala dinas
C. Kepala kantor
D. Direktur RSUD
Jawab:
B. benar, ialah eselon II a
18. Setiap penerimaan kawasan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali ialah …
A. Penerimaan daerah
B. Pendapatan daerah
C. Pembiayaan daerah
D. Pembelanjaan daerah
Jawab:
C. benar, ialah peneimaan kawasan yang perlu dibayar kembali
19. APBD ialah alat politik, jikalau dipakai untuk …
A. mengendalikan efisiensi pengeluaran
B. memilih indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
C. menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
D. memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut
Jawab:
D. benar, APBD ialah alat politik
20. Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses penyusunan APBD ialah …
A. mengumpulkan system isu akuntansi
B. membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan
C. mencari argumen yang rasional ihwal pendapatan dan pengeluaran daerah
D. mengukur kinerja pemerintah kawasan dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan
Jawab:
B. benar, ialah tahap budget preparation
21. Fungsi DPRD untuk membuat peraturan kawasan bersama kepala kawasan ialah fungsi ...
A. angket
B. budget
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
D. benar,ialah fungsi DPRD untuk membuat Perda bersama kepala daerah
22. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan perda ialah hak ......
A. angket
B. inisiatif
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
B. benar, ialah hak DPRD untuk mengajukan rancangan Perda
23. Alat kelengkapan DPRD yang bertugas mengulas perkara besar yang akan diputuskan DPRD ialah ...
A. Komisi DPRD
B. Panitia Musyawarah
C. Fraksi DPRD
D. Badan Kehormatan
Jawab:
B. benar, antara lain bertugas mengulas perkara yang akan diputuskan DPRD
24. Fraksi DPRD antara lain mempunyai kiprah ...
A. mendapatkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
B. mengamati watak dan moral anggota DPRD
C. mempersembahkan masukan dan pendapat kepada pimpinan DPRD
D. mengkaji dan mengulas APBD yang diajukan kepala daerahJawab:
A. benar, ialah kiprah fraksi
25. Fungsi yang dilakukan oleh Pemda dalam rangka memandirikan masyarakat, antara lain ...
A. memmenolong perkreditan
B. mempersembahkan penyuluhan
C. menata lingkungan
D. mengurus fakir miskin
Jawab:
B. benar, ialah fungsi pemberdayaan
26. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemda antara lain ialah ...
A. pengaturan pedagang kaki lima
B. derma dari banjir
C. pemeliharaan hutan
D. pasar
Jawab:
C. benar, ialah fungsi pelayanan publik
27. Metode pelayanan masyarakat yang sanggup dipakai unruk pelayanan yang bersifat unik menyerupai pencemaran ialah metode ...
A. monopoli
B. mandiri
C. terpadu
D. kontrak
Jawab:
D. benar, untuk pelayanan yang bersifat unik
28. Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat sanggup dipakai untuk jenis pelayanan ...
A. penerbitan surat ijin mendirikan bangunan
B. pembuatan taman rekreasi
C. pembangunan pembangkit listrik
D. pemdiberian tanah untuk bangunan sekolah
Jawab:
A. benar, memakai sistem terpadu
29. Kendala dalam mempersembahkan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari imbas lingkungan birokrasi antara lain ...
A. kesentidakboleh pemerintah dan masyarakat
B. keterampilan birokrat
C. kepekaan birokrat
D. keterbukaan pemerintah
Jawab:
D. benar, hambatan yang bersumber dari imbas lingkungan birokrasi
30. Pengawasan yang efektif antara lain mempunyai karakteristik edukatif, maksudnya ialah ...
A. mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari planning tiruanla
B. mempersembahkan derma bagi yang tidak salah
C. membimbing biar pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya
D. menindak terhadap hal-hal yang negatif
Jawab:
C. benar, ialah ciri pengawasan yang bersifat edukatif
31. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi ialah pengawasan ...
A. internal
B. eksternal
C. langsung
D. tidak langsung
Jawab:
C. benar, ialah pengawasan dengan meninjau langsung
32. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan kawasan antara lain ...
A. ratifikasi pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
B. penghapusan peraturan daerah
C. pemberlakuan standar pelayanan minimal
D. penilaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Jawab:
B. benar, ialah pengawasan represif
33. Inspektorat kabupaten ialah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan kawasan yang bertugas melaksanakan pengawasan dalam hal ...
A. pelaksanaan urusan pemerintahan di kawasan kabupaten
B. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kawasan kabupaten
C. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
D. pelaksanaan deserius dan kiprah pemmenolongan
Jawab:
A. benar, ialah kiprah inspektorat kabupaten
34. Out put investigasi keuangan yang dilakukan oleh BPK ialah ...
A. kesimpulan
B. rekomendasi
C. temuan
D. opini
Jawab:
D. benar, ialah out put investigasi keuangan
35. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang orisinil Papua ialah ...
A. Majelis Rakyat Papua
B. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
C. Lembaga Adat
D. dewan perwakilan rakyat Kabupaten
Jawab:
A. benar, ialah penyalur aspirasi hak orang orisinil Papua
36. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat ialah ...
A. Majelis Permusyawaratan Ulama
B. Mahkamah Syariah
C. Lembaga Wali Nanggroe
D. Lembaga Adat
Jawab:
D. benar, forum ini berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat Aceh
37. Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih diseriuskan pada tingkat ...
A. kota
B. kabupaten
C. kabupaten/kota administratif
D. provinsi
Jawab:
D. benar, provinsi mempunyai hak otonomi
38. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, pembentukan DPRD di Daerah Istimewa Jogjakarta dilakukan melalui mekanisme...
A. pengangkatan oleh sultan
B. pengangkatan langsung
C. pemilihan umum
D. permufakatan rakyat
Jawab:
C. benar,Undang-undang ini memilih bahwa pembentukan DPRD dilakukan melalui Pemilu
Petunjuk Pilihlah:
A. jikalau jawabanan 1 dan 2 benar
B. jikalau jawabanan 1 dan 3 benar
C. jikalau jawabanan 2 dan 3 benar
D. jikalau jawabanan 1, 2, dan 3 benar
39. Pembagian urusan pemerintahan kepada pemerintah kawasan dilakukan melalui prosedur …
1. penyerahan
2. pengakuan
3. pemmenolongan
Jawab:
A. benar, pertolongan urusan dilaksanakan melalui prosedur penyerahan atau pengakuan
40. Urusan wajib pemerintah kawasan kabupaten antara lain …
1. pertanian
2. pendidikan
3. perumahan
Jawab:
C. benar, pendidikan dan perumahan ialah urusan wajib
41. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan organisasi pemerintah kawasan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah …
1. keuangan
2. kebutuhan daerah
3. cakupan tugas
Jawab:
D. benar, faktor yang perlu dipertimbangkan keuangan, kebutuhan kawasan dan cakupan tugas
42. Tujuan pembuatan struktur organisasi pemerintah kawasan antara lain …
1. mengorganisasikan sumber daya
2. menunjang taktik organisasi
3. menyiapkan suksesi
Jawab:
D. benar, tujuan pembuatan struktur organisasi bukan spesialuntuk mengorganisasikan sumber daya dan menunjang taktik organisasi tetapi juga menyiapkan suksesi
43. Aktivitas yang dilaksanakan dalam sistem kepegawaian kawasan mencakup ...
1. perencanaan
2. pengpenghasilanan
3. pemberhentian
Jawab:
D. benar, sistem kepegawaian kawasan bukan spesialuntuk melaksanakan perencanaan dan pengpenghasilanan tetapi juga pemberhentian
44. Lain-lain pendapatan kawasan yang sah berdasarkan jenis pendapatannya terdiri dari ...
1. dana alokasi khusus
2. dana darurat
3. hibah
Jawab:
C. benar, lain-lain pendapatan kawasan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat,sedangkan dana alokasi khusus ialah dana perimbangan
45. Bentuk pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah kawasan mencakup pengawasan atas pelaksanaan ...
1. peraturan daerah
2. anggaran daerah
3. kebijakan pemerintah daerah
Jawab:
D. benar, pengawasan DPRD bukan spesialuntuk terhadap peraturan kawasan dan anggaran kawasan tetapi juga terhadap kebijakan pemerintah daerah
Download Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214
Seperti yang sudah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang sudah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempergampang Anda menyimpan dokumen, alasannya terkadang ada dari Mahasiswa yang kesusahan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah, silahkan Anda klik link dibahwa ini.Jika Anda mengalami kesusahan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, tidakboleh sungkan untuk pribadi menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat memmenolong Anda dalam memahami bahan dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian final semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah, semoga soal ini sanggup memmenolong Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca banyak sekali soal lainnya spesialuntuk di blog soal uas ut, dan tidakboleh lupa untuk merekomendasikan blog ini pada mitra Anda yang lainnya dan membuatkan artikel ini ke sosial media, terima kasih.
