Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata serta kunci jawabanan dan pembahasan jawabanannya kami bagikan untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka Non Pendas jurusan Ilmu Hukum yang pada ketika ini sedang menempuh pendidikan pada semester 6. Pada artikel kami sebelumnya kami juga sudah menyebarkan Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat lengkap dengan kunci jawabanannya. Selalu kami sampaikan bahwa tiruana Soal Ujian UT yang kami bagikan ini yaitu hasil dari rangkuman dan tes soal berdikari yang terdapat pada modul Anda. Makara tentunya dengan mempelajari Soal UT ini sangat memmenolong Anda dalam menyiapkan diri untuk menghadapi ujian semester nantinya. Seperti yang Anda tahu bahwa tiruana soal yang kami bagikan ini sudah dilengkapi kunci jawabanannya, dan kami tidak memisahkan antara soal dan jawabanan. Makara Anda sangat digampangkan kalau ingin mempelajari soal ini secara online melalui HP atau Laptop Anda. Tak spesialuntuk soal saja, namun kami juga menyebarkan hal lainnya terkait kiprah Anda selaku Mahasiswa UT, menyerupai Soal Ujian UT Ilmu Hukum yang kami bagikan ini selain kami kemas dalam bentuk artikel, kami juga sudah menyiapkannya dalam bentuk file PDF yang mana bisa Anda download pribadi pada selesai artikel, kami sudah menyiapkan link downloadnya. Mempelajari soal-soal menyerupai ini akan sangat epektif dari pada Anda berguru pribadi dari modul dan membaca tiruana materi yang ada. Tentu hal tersebut akan sangat menyita waktu Anda, nah dengan adanya soal menyerupai ini tak jarang soal yang akan keluar nantinya akan sama persis menyerupai soal yang kami bagikan pada blog Soal Uas UT ini.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 lainnya:
Tentunya Anda akan sangat digampangkan dengan adanya soal menyerupai ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, lantaran dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabanannya. Makara Anda sangat digampangkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda. Pada selesai artikel, kami juga sudah menyiapkan link untuk mendownload soal ini dalam bentuk file PDF yang mana Anda akan diarahkan pribadi pada link downloadnya. Makara Anda tidak perlu lagi melaksanakan copy-paste.
Untuk melihat daftar lengkap soal Majamen dari semester 1 hingga semester 8 silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.
Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Hukum ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.
Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah HKUM4405 Hukum Acara Perdata lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian selesai semester nantinya.
a. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan perdata materiil dengan perantaraan hakim
b. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan perdata materiil dengan perantaraan Arbiter
c. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan perdata materiil dengan perantaraan pihak ketiga
d. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan publik dengan perantaraan hakim
Jawab:
a. benar
2. Di bawah ini yang termasuk sumber-sumber aturan program perdata Indonesia, Kecuali adalah
a. Undang-Undang No 4 Tahun 2004
b. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
c. Yurisprudensi
d. HIR
Jawab:
b. benar
3. Hukum program yang lampau kala spesialuntuk berlaku di wilayah luar pulau jawa yaitu .................
a. Rbg
b. Stablad no 3 tahun 1818
c. Stablad no 752 tahun 1915
d. HIR
Jawab:
a. benar
4. Pernyataan yang benar di bawah ini terkena perbedaan inisiatif hakim pidana dan perdata yakni ..........
a. Hakim Perdata aktif
b. Hakim Pidana Pasif
c. Hakim Perdata Pasif
d. Hakim Pidana aktif
Jawab:
c. benar
5. Dalam aturan program perdata, pihak-pihak beperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus didiberi peluang untuk mempersembahkan pendapatnya. Hal tersebut ialah cerminan dari asas aturan perdata yang berupa .....
a. Ius curia novit
b. Lex certa
c. Ius Gentium
d. audi et alteram partem
Jawab:
d. benar
6. Dalam aturan program perdata dikenal dengan Prinsip "Hakim dihentikan menetapkan lebih dari tuntutan para pihak dalam persidangan". hal tersebut ialah mencerminkan asas aturan program perdata yang berupa ..................
a. Verhandlungsmaxime
b. Ius Curia Novit
c. Audi et alteram partem
d. Verhandlungsmaxime
Jawab:
d. benar
7. Berdasarkan UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh .............
a. Mahkamah Agung RI
b. Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI
c. Komisi Hukum Nasional
d. Komisi Yudisial
Jawab:
b. benar
8. Undang-Undang Peradilan Umum di Indonesia diatur dalam ketentuan ..................
a. Undang-Undang No 8 Tahun 2004
b. Undang-Undang No 4 tahun 2004
c. Undang-Undang No 31 Tahun 1999
d. Undang-Undang No 10 Tahun 2010
Jawab:
a. benar
9. Dibawah ini ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang, kecuali yaitu ..................
a. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
b. Undang-Undang No 49 Tahun 2009
c. Undang-Undang No. 48 tahun 2009
d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Jawab:
d. benar
10. Kompetensi peradilan yang berkaitan dengan menilik dan memutus suatu kasus berdasarkan jenis kasus yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, ialah pengertian dari .....................
a. Kekuasaan peradilan perdata
b. Kekuasaan kehakiman
c. Kompetensi relatif
d. Kompetensi absolut
Jawab:
d. benar
11. Penerapan asas actor sequitur lembaga rei yang memdiberi hak opsi kepada penggugat menentukan salah satu Pengdilan Negeri diatur dalam HIR pada Pasal .......
a. 142
b. 118 ayat (1)
c. 181 ayat (1)
d. 119 ayat (1)
Jawab:
b. benar
12. Wewenang atau kompetensi peradilan dalam menilik kasus yang diajukan kepadanya berdasarkan kedudukan Pengadilan Negeri tersebut, yaitu berada pada wilayah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, ialah pengertian dari .....................
a. Kompetensi absolut
b. Kompetensi relatif
c. Kompetensi campuran
d. Kompetensi Mahkamah Agung RI
Jawab:
b. benar
13. Tujuan utama dari asas actor sequitur lembaga rei yaitu
a. Melindungi kepentingan tuntutan pihak ketiga dalam kasus perdata
b. Melindungi objek sanksi biar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga
c. Melindungi kebebasan Hakim dalam menilai alat bukti
d. Melindungi tergugat lantaran belum tentu orang yang digugat itu niscaya melaksanakan perbuatan melawan aturan sebagaimana diungkapkan oleh penggugat
Jawab:
d. benar
14. Dibawah ini yang bukan ialah hal hal pokok yang diatur dalam Pasal 118 HIR yaitu .................
a. Dapat mewakilkan (menunjuk kuasa)
b. Yuridiksi peradilan dalam menilik kasus prodeo
c. Tempat somasi diajukan kepada ketua pengadilan negeri
d. Teknik mengajukan somasi dengan tertulis
Jawab:
b. benar
15. Perselisihan yang timbul dalam masyarakat yang sanggup disebabkan perbedaan kepentingan di antara masyarakat masyarakat sendiri, ialah pengertian dari ...........
a. Mediasi
b. Konsolidasi
c. Sengketa
d. Arbitrase
Jawab:
c. benar
16. Sengketa terkena tidak diikutinya tertib proses dan Pelanggaran dalam pelaksanaan jurisdiksi voluntaria, termasuk kedalam golongan sengketa .........
a. Sengketa Internasional
b. Sengketa antar lembaga peradilan
c. Sengketa yurisdiksi (geschillen van rechtsmacht)
d. Sengketa pra yudisiil
Jawab:
d. benar
17. Bestuur geschillen ialah istilah......
a. Sengketa yuridiksi
b. Sengketa Individu
c. Sengketa pemerintahan
d. Sengketa Negara
Jawab:
c. benar
18. Untuk memastikan siapa para pihak dalam satu kasus dan untuk megampangkan memberikan panggilan atau pemdiberitahuan dalam surat somasi ialah tujuan dari ..............
a. Petitum
b. Ultra petita
c. Fundamentum petendi
d. Tujuan utama pencantuman identitas
Jawab:
d. benar
19. Fundamentum petendi ialah istilah dari ....................
a. Dasar putusan hakim dalam menilik kasus perdata
b. Dasar somasi dalam kasus perdata
c. Tuntutan
d. Dalil
Jawab:
b. benar
20. Lembaga class action (gugatan perwakilan kelompok) sudah dikenal di banyak negara yang menganut sistem aturan common law, contohnya Inggris memperkenalkan class action yang didasarkan pada ..................
a. Keadilan Masyarakat
b. judge made law
c. Undang-undang
d. Kebiasaan
Jawab:
b. benar
21. Berperkara di pengadilan dengan cara perwakilan diatur dalam beberapa ketentuan-ketentuan dibawah ini, kecuali ....
a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002
Jawab:
a. benar
22. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil kelompok tidak harus menerima surat kuasa dari kelompoknya, sebagaimana seorang advokat/pengacara melaksanakan tugasnya sebagai wakil pemdiberi kuasa alasannya yaitu ....
a. wakil kelompok bertindak untuk kepentingan diri sendiri
b. wakil kelompok mewakili dirinya sendiri maupun korban lain
c. wakil kelompok juga berkepentingan dalam perkaranya pihak lain
d. wakil kelompok seorang advokat
Jawab:
b. benar
23. Jika pada hari sidang yang pertama tergugat yang tidak hadir, hakim sanggup menyatakan ….
a. Hakim menjatuhkan putusan somasi gugur
b. Hakim menjatuhkan putusan verstek
c. Penggugat dikalahkan dengan putusan condemnatoir
d. Tergugat dikalahkan
Jawab:
b. benar
24. Jika tergugat yang dijatuhi putusan verstek tidak puas atas putusan verstek itu, tergugat sanggup mengajukan ….
a. Rekonvensi
b. Kasasi
c. Banding
d. Verzet
Jawab:
d. benar
25. Peraturan Mediasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Makamah Agung RI, berupa ......
a. Sema No 1 Tahun 2008
b. Perma No 2 Tahun 2009
c. Perma No 3 Tahun 2009
d. Perma No 1 Tahun 2008
Jawab:
d. benar
26. Dibawah ini ialah faktor pelaksanaan mediasi kurang berhasil lantaran beberapa kendala, Kecuali ….
a. Keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi
b. Keterbatasan model mediasi pengadilan
c. Tekanan Masyarakat dan Politis
d. Kemampuan mediator
Jawab:
c. benar
27. Dibawah ini ialah hak penggugat setelah selesai pembacaan gugatan, Kecuali….
a. Menambah undangan penambahan Majelis Hakim
b. Mengubah gugatannya
c. Menambah tuntutan
d. Mencabut gugatannya
Jawab:
a. benar
28. Dalam hal para pihak sudah mencapai janji pada tahap mediasi, maka hasil janji tersebut dituangkan dalam.........
a. Akta Kesepakatan
b. Akta Perdamaian
c. Akta dibawah tangan
d. Akta Otentik
Jawab:
b. benar
29. Jika tergugat bermaksud mengajukan jawabanan, jawabanan yang sanggup diajukan tergugat yaitu …
a. Replik
b. Duplik
c. Jawaban pokok perkara
d. Gugat balik atau rekonvensi
Jawab:
c. benar
30. Dalam sidang investigasi kasus perdata, hal-hal yang harus dibuktikan yaitu ….
a. Peristiwanya dan Hukumnya
b. Bukti yudex yuris
c. Kebenaran subjektif
d. Kebenaran materiel
Jawab:
a. benar
31. Yang dimaksud dari asas unus testis nullus testis adalah
a. Saksi mereka yang mendengar, mengalami dan melihat
b. Satu saksi bukan ialah alat bukti
c. Dua saksi ialah saksi dan ialah alat bukti
d. Satu saksi ialah saksi dan ialah alat bukti
Jawab:
c. benar
32. Pembuktian dalam penyelesaian kasus perdata menduduki daerah terpenting lantaran …
a. Agar hakim mengetahui siapa dan/atau apa yang benar biar sanggup memutus adil
b. Hakim harus menentukan apa yang harus dibuktikan
c. Para pihak harus membuktikan
d. Hakim harus menentukan siapa yang harus membuktikan
Jawab:
a. benar
33. Dalam pembuktian, kemungkinan orang yang membantah justru harus pertanda kebenaran bantahannya. Ini disebut sebagai …
a. Asas pembebanan pembuktian positif
b. Beban bukti/pembuktian dibalik
c. Penyimpangan pembuktian
d. Pembuktian dengan sistem negatif
Jawab:
b. benar
34. Dalam aturan program perdata wacana siapa yang mendalilkan, maka ia harus pertanda diatur dalam HIR Pasal .........
a. 165
b. 164
c. 163
d. 162
Jawab:
c. benar
35. Putusan pengadilan yaitu ….
a. sepertiyang yang tertuang dalam sertifikat perdamaian
b. Hasil janji para pihak yang dituangkan dalam bentuk goresan pena oleh hakim
c. Pernyataan para pihak yang dituangkan oleh hakim dalam bentuk tertulis
d. Pernyataan hakim berdasar rekonstruksi insiden dan aturan serta insiden yang terjadi di dalam persidangan
Jawab:
d. benar
36. Beschikking (penetapan hakim) dipergunakan dalam …
a. Khusus untuk pengangkatan anak
b. Baik peradilan contensieus maupun voluntair
c. Hanya dalam peradilan voluntair
d. Hanya dalam peradilan contensieus
Jawab:
c. benar
37. Konsekuensi dari suatu putusan majelis hakim tidak dilakukan sesuai asas sifat sidang yang ditetapkan terbuka untuk umum yaitu ......
a. Diperbaiki
b. Putusan sanggup ditangguhkan
c. Batal demi hukum
d. Dapat dibatalkan
Jawab:
c. benar
38. Upaya aturan Banding dimaksudkan untuk ...........
a. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama
b. Melawan putusan verstek
c. Melawan putusan pengadilan agama
d. Melawan putusan pengadilan negeri
Jawab:
a. benar
39. Permohonan kasasi harus disertai dengan pengajuan memori kasasi lantaran ….
a. Memeriksa yudex fictie saja
b. Mahkamah Agung spesialuntuk menilik apakah ada kekeliruan pada yudex yuris sudah salah dalam menerapannya.
c. Mahkamah Agung spesialuntuk menilik berkas perkara
d. Mahkamah Agung sanggup menilik para pihak atau saksi-saksi
Jawab:
a. benar
40. Proses pengajuan suatu kasus (sengketa) berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak bersengketa kepada pengadilan yang bergotong-royong tidak berwenang menilik kasus tersebut, hal tersebut ialah pengertian dari ...
a. Verzet
b. Eksekusi
c. Prorogasi
d. Putusan
Jawab:
c. benar
41. Yang dimaksud dengan Eksekusi yaitu ........
a. Suatu cara yang didiberikan oleh aturan untuk merealisasikan hak yang diputuskan dalam putusan hakim
b. Suatu cara yang didiberikan oleh hakum kepada pihak berperkara untuk mencapai sesuatu
c. Suatu upaya yang didiberikan oleh aturan kepada pencari keadilan untuk mencapai sesuatu dalam proses
d. Upaya aturan istimewa
Jawab:
a. benar
42. Penggantian dari Eksekusi Riil menjadi Eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam ketentuan ............
a. Pasal 226 HIR
b. Pasal 225 HIR
c. Pasal 224 HIR
d. Pasal 223 HIR
Jawab:
b. benar
43. Di bawah ini yang ialah praktik sanksi riil dalam kasus perdata yaitu .........
a. Penetapan suatu akta
b. Perubahan merek dagang
c. Pengosongan rumah atau bangunan
d. Perubahan nama
Jawab:
c. benar
44. Jenis sita yang diatur dalam HIR dan RBg sebanyak ....
a. 1 Jenis
b. 2 Jenis
c. 3 Jenis
d. 4 Jenis
Jawab:
b. benar
45. Lelang berdasarkan peraturan menteri keuangan dibedakan menjadi ....
a. Lelang balindo
b. Lelang suka rela
c. Lelang wajib
d. Lelang sanksi dan lelang noneksekusi wajib dan atau sukarela
Jawab:
d. benar
Jika Anda mengalami kesusahan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, tidakboleh sungkan untuk pribadi menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat memmenolong Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian selesai semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata, semoga soal ini sanggup memmenolong Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca banyak sekali soal lainnya spesialuntuk di blog soal uas ut, dan tidakboleh lupa untuk merekomendasikan blog ini pada mitra Anda yang lainnya dan menyebarkan artikel ini ke sosial media, terima kasih.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi
- misal Laporan Praktik UT Ilmu Hukum HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara
Tentunya Anda akan sangat digampangkan dengan adanya soal menyerupai ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, lantaran dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabanannya. Makara Anda sangat digampangkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda. Pada selesai artikel, kami juga sudah menyiapkan link untuk mendownload soal ini dalam bentuk file PDF yang mana Anda akan diarahkan pribadi pada link downloadnya. Makara Anda tidak perlu lagi melaksanakan copy-paste.
Untuk melihat daftar lengkap soal Majamen dari semester 1 hingga semester 8 silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.
Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Hukum ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah HKUM4405 Hukum Acara Perdata lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian selesai semester nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405
1. Hukum program perdata yaitu ...........a. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan perdata materiil dengan perantaraan hakim
b. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan perdata materiil dengan perantaraan Arbiter
c. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan perdata materiil dengan perantaraan pihak ketiga
d. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan publik dengan perantaraan hakim
Jawab:
a. benar
2. Di bawah ini yang termasuk sumber-sumber aturan program perdata Indonesia, Kecuali adalah
a. Undang-Undang No 4 Tahun 2004
b. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
c. Yurisprudensi
d. HIR
Jawab:
b. benar
3. Hukum program yang lampau kala spesialuntuk berlaku di wilayah luar pulau jawa yaitu .................
a. Rbg
b. Stablad no 3 tahun 1818
c. Stablad no 752 tahun 1915
d. HIR
Jawab:
a. benar
4. Pernyataan yang benar di bawah ini terkena perbedaan inisiatif hakim pidana dan perdata yakni ..........
a. Hakim Perdata aktif
b. Hakim Pidana Pasif
c. Hakim Perdata Pasif
d. Hakim Pidana aktif
Jawab:
c. benar
5. Dalam aturan program perdata, pihak-pihak beperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus didiberi peluang untuk mempersembahkan pendapatnya. Hal tersebut ialah cerminan dari asas aturan perdata yang berupa .....
a. Ius curia novit
b. Lex certa
c. Ius Gentium
d. audi et alteram partem
Jawab:
d. benar
6. Dalam aturan program perdata dikenal dengan Prinsip "Hakim dihentikan menetapkan lebih dari tuntutan para pihak dalam persidangan". hal tersebut ialah mencerminkan asas aturan program perdata yang berupa ..................
a. Verhandlungsmaxime
b. Ius Curia Novit
c. Audi et alteram partem
d. Verhandlungsmaxime
Jawab:
d. benar
7. Berdasarkan UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh .............
a. Mahkamah Agung RI
b. Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI
c. Komisi Hukum Nasional
d. Komisi Yudisial
Jawab:
b. benar
8. Undang-Undang Peradilan Umum di Indonesia diatur dalam ketentuan ..................
a. Undang-Undang No 8 Tahun 2004
b. Undang-Undang No 4 tahun 2004
c. Undang-Undang No 31 Tahun 1999
d. Undang-Undang No 10 Tahun 2010
Jawab:
a. benar
9. Dibawah ini ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang, kecuali yaitu ..................
a. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
b. Undang-Undang No 49 Tahun 2009
c. Undang-Undang No. 48 tahun 2009
d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Jawab:
d. benar
10. Kompetensi peradilan yang berkaitan dengan menilik dan memutus suatu kasus berdasarkan jenis kasus yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, ialah pengertian dari .....................
a. Kekuasaan peradilan perdata
b. Kekuasaan kehakiman
c. Kompetensi relatif
d. Kompetensi absolut
Jawab:
d. benar
11. Penerapan asas actor sequitur lembaga rei yang memdiberi hak opsi kepada penggugat menentukan salah satu Pengdilan Negeri diatur dalam HIR pada Pasal .......
a. 142
b. 118 ayat (1)
c. 181 ayat (1)
d. 119 ayat (1)
Jawab:
b. benar
12. Wewenang atau kompetensi peradilan dalam menilik kasus yang diajukan kepadanya berdasarkan kedudukan Pengadilan Negeri tersebut, yaitu berada pada wilayah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, ialah pengertian dari .....................
a. Kompetensi absolut
b. Kompetensi relatif
c. Kompetensi campuran
d. Kompetensi Mahkamah Agung RI
Jawab:
b. benar
13. Tujuan utama dari asas actor sequitur lembaga rei yaitu
a. Melindungi kepentingan tuntutan pihak ketiga dalam kasus perdata
b. Melindungi objek sanksi biar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga
c. Melindungi kebebasan Hakim dalam menilai alat bukti
d. Melindungi tergugat lantaran belum tentu orang yang digugat itu niscaya melaksanakan perbuatan melawan aturan sebagaimana diungkapkan oleh penggugat
Jawab:
d. benar
14. Dibawah ini yang bukan ialah hal hal pokok yang diatur dalam Pasal 118 HIR yaitu .................
a. Dapat mewakilkan (menunjuk kuasa)
b. Yuridiksi peradilan dalam menilik kasus prodeo
c. Tempat somasi diajukan kepada ketua pengadilan negeri
d. Teknik mengajukan somasi dengan tertulis
Jawab:
b. benar
15. Perselisihan yang timbul dalam masyarakat yang sanggup disebabkan perbedaan kepentingan di antara masyarakat masyarakat sendiri, ialah pengertian dari ...........
a. Mediasi
b. Konsolidasi
c. Sengketa
d. Arbitrase
Jawab:
c. benar
16. Sengketa terkena tidak diikutinya tertib proses dan Pelanggaran dalam pelaksanaan jurisdiksi voluntaria, termasuk kedalam golongan sengketa .........
a. Sengketa Internasional
b. Sengketa antar lembaga peradilan
c. Sengketa yurisdiksi (geschillen van rechtsmacht)
d. Sengketa pra yudisiil
Jawab:
d. benar
17. Bestuur geschillen ialah istilah......
a. Sengketa yuridiksi
b. Sengketa Individu
c. Sengketa pemerintahan
d. Sengketa Negara
Jawab:
c. benar
18. Untuk memastikan siapa para pihak dalam satu kasus dan untuk megampangkan memberikan panggilan atau pemdiberitahuan dalam surat somasi ialah tujuan dari ..............
a. Petitum
b. Ultra petita
c. Fundamentum petendi
d. Tujuan utama pencantuman identitas
Jawab:
d. benar
19. Fundamentum petendi ialah istilah dari ....................
a. Dasar putusan hakim dalam menilik kasus perdata
b. Dasar somasi dalam kasus perdata
c. Tuntutan
d. Dalil
Jawab:
b. benar
20. Lembaga class action (gugatan perwakilan kelompok) sudah dikenal di banyak negara yang menganut sistem aturan common law, contohnya Inggris memperkenalkan class action yang didasarkan pada ..................
a. Keadilan Masyarakat
b. judge made law
c. Undang-undang
d. Kebiasaan
Jawab:
b. benar
21. Berperkara di pengadilan dengan cara perwakilan diatur dalam beberapa ketentuan-ketentuan dibawah ini, kecuali ....
a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002
Jawab:
a. benar
22. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil kelompok tidak harus menerima surat kuasa dari kelompoknya, sebagaimana seorang advokat/pengacara melaksanakan tugasnya sebagai wakil pemdiberi kuasa alasannya yaitu ....
a. wakil kelompok bertindak untuk kepentingan diri sendiri
b. wakil kelompok mewakili dirinya sendiri maupun korban lain
c. wakil kelompok juga berkepentingan dalam perkaranya pihak lain
d. wakil kelompok seorang advokat
Jawab:
b. benar
23. Jika pada hari sidang yang pertama tergugat yang tidak hadir, hakim sanggup menyatakan ….
a. Hakim menjatuhkan putusan somasi gugur
b. Hakim menjatuhkan putusan verstek
c. Penggugat dikalahkan dengan putusan condemnatoir
d. Tergugat dikalahkan
Jawab:
b. benar
24. Jika tergugat yang dijatuhi putusan verstek tidak puas atas putusan verstek itu, tergugat sanggup mengajukan ….
a. Rekonvensi
b. Kasasi
c. Banding
d. Verzet
Jawab:
d. benar
25. Peraturan Mediasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Makamah Agung RI, berupa ......
a. Sema No 1 Tahun 2008
b. Perma No 2 Tahun 2009
c. Perma No 3 Tahun 2009
d. Perma No 1 Tahun 2008
Jawab:
d. benar
26. Dibawah ini ialah faktor pelaksanaan mediasi kurang berhasil lantaran beberapa kendala, Kecuali ….
a. Keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi
b. Keterbatasan model mediasi pengadilan
c. Tekanan Masyarakat dan Politis
d. Kemampuan mediator
Jawab:
c. benar
27. Dibawah ini ialah hak penggugat setelah selesai pembacaan gugatan, Kecuali….
a. Menambah undangan penambahan Majelis Hakim
b. Mengubah gugatannya
c. Menambah tuntutan
d. Mencabut gugatannya
Jawab:
a. benar
28. Dalam hal para pihak sudah mencapai janji pada tahap mediasi, maka hasil janji tersebut dituangkan dalam.........
a. Akta Kesepakatan
b. Akta Perdamaian
c. Akta dibawah tangan
d. Akta Otentik
Jawab:
b. benar
29. Jika tergugat bermaksud mengajukan jawabanan, jawabanan yang sanggup diajukan tergugat yaitu …
a. Replik
b. Duplik
c. Jawaban pokok perkara
d. Gugat balik atau rekonvensi
Jawab:
c. benar
30. Dalam sidang investigasi kasus perdata, hal-hal yang harus dibuktikan yaitu ….
a. Peristiwanya dan Hukumnya
b. Bukti yudex yuris
c. Kebenaran subjektif
d. Kebenaran materiel
Jawab:
a. benar
31. Yang dimaksud dari asas unus testis nullus testis adalah
a. Saksi mereka yang mendengar, mengalami dan melihat
b. Satu saksi bukan ialah alat bukti
c. Dua saksi ialah saksi dan ialah alat bukti
d. Satu saksi ialah saksi dan ialah alat bukti
Jawab:
c. benar
32. Pembuktian dalam penyelesaian kasus perdata menduduki daerah terpenting lantaran …
a. Agar hakim mengetahui siapa dan/atau apa yang benar biar sanggup memutus adil
b. Hakim harus menentukan apa yang harus dibuktikan
c. Para pihak harus membuktikan
d. Hakim harus menentukan siapa yang harus membuktikan
Jawab:
a. benar
33. Dalam pembuktian, kemungkinan orang yang membantah justru harus pertanda kebenaran bantahannya. Ini disebut sebagai …
a. Asas pembebanan pembuktian positif
b. Beban bukti/pembuktian dibalik
c. Penyimpangan pembuktian
d. Pembuktian dengan sistem negatif
Jawab:
b. benar
34. Dalam aturan program perdata wacana siapa yang mendalilkan, maka ia harus pertanda diatur dalam HIR Pasal .........
a. 165
b. 164
c. 163
d. 162
Jawab:
c. benar
35. Putusan pengadilan yaitu ….
a. sepertiyang yang tertuang dalam sertifikat perdamaian
b. Hasil janji para pihak yang dituangkan dalam bentuk goresan pena oleh hakim
c. Pernyataan para pihak yang dituangkan oleh hakim dalam bentuk tertulis
d. Pernyataan hakim berdasar rekonstruksi insiden dan aturan serta insiden yang terjadi di dalam persidangan
Jawab:
d. benar
36. Beschikking (penetapan hakim) dipergunakan dalam …
a. Khusus untuk pengangkatan anak
b. Baik peradilan contensieus maupun voluntair
c. Hanya dalam peradilan voluntair
d. Hanya dalam peradilan contensieus
Jawab:
c. benar
37. Konsekuensi dari suatu putusan majelis hakim tidak dilakukan sesuai asas sifat sidang yang ditetapkan terbuka untuk umum yaitu ......
a. Diperbaiki
b. Putusan sanggup ditangguhkan
c. Batal demi hukum
d. Dapat dibatalkan
Jawab:
c. benar
38. Upaya aturan Banding dimaksudkan untuk ...........
a. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama
b. Melawan putusan verstek
c. Melawan putusan pengadilan agama
d. Melawan putusan pengadilan negeri
Jawab:
a. benar
39. Permohonan kasasi harus disertai dengan pengajuan memori kasasi lantaran ….
a. Memeriksa yudex fictie saja
b. Mahkamah Agung spesialuntuk menilik apakah ada kekeliruan pada yudex yuris sudah salah dalam menerapannya.
c. Mahkamah Agung spesialuntuk menilik berkas perkara
d. Mahkamah Agung sanggup menilik para pihak atau saksi-saksi
Jawab:
a. benar
40. Proses pengajuan suatu kasus (sengketa) berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak bersengketa kepada pengadilan yang bergotong-royong tidak berwenang menilik kasus tersebut, hal tersebut ialah pengertian dari ...
a. Verzet
b. Eksekusi
c. Prorogasi
d. Putusan
Jawab:
c. benar
41. Yang dimaksud dengan Eksekusi yaitu ........
a. Suatu cara yang didiberikan oleh aturan untuk merealisasikan hak yang diputuskan dalam putusan hakim
b. Suatu cara yang didiberikan oleh hakum kepada pihak berperkara untuk mencapai sesuatu
c. Suatu upaya yang didiberikan oleh aturan kepada pencari keadilan untuk mencapai sesuatu dalam proses
d. Upaya aturan istimewa
Jawab:
a. benar
42. Penggantian dari Eksekusi Riil menjadi Eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam ketentuan ............
a. Pasal 226 HIR
b. Pasal 225 HIR
c. Pasal 224 HIR
d. Pasal 223 HIR
Jawab:
b. benar
43. Di bawah ini yang ialah praktik sanksi riil dalam kasus perdata yaitu .........
a. Penetapan suatu akta
b. Perubahan merek dagang
c. Pengosongan rumah atau bangunan
d. Perubahan nama
Jawab:
c. benar
44. Jenis sita yang diatur dalam HIR dan RBg sebanyak ....
a. 1 Jenis
b. 2 Jenis
c. 3 Jenis
d. 4 Jenis
Jawab:
b. benar
45. Lelang berdasarkan peraturan menteri keuangan dibedakan menjadi ....
a. Lelang balindo
b. Lelang suka rela
c. Lelang wajib
d. Lelang sanksi dan lelang noneksekusi wajib dan atau sukarela
Jawab:
d. benar
Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405
Seperti yang sudah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang sudah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempergampang Anda menyimpan dokumen, lantaran terkadang ada dari Mahasiswa yang kesusahan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas HKUM4405 Hukum Acara Perdata, silahkan Anda klik link dibahwa ini.Jika Anda mengalami kesusahan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, tidakboleh sungkan untuk pribadi menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat memmenolong Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian selesai semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata, semoga soal ini sanggup memmenolong Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca banyak sekali soal lainnya spesialuntuk di blog soal uas ut, dan tidakboleh lupa untuk merekomendasikan blog ini pada mitra Anda yang lainnya dan menyebarkan artikel ini ke sosial media, terima kasih.
